Forum Aktivis Sukabumi untuk Rakyat (FRAKSI_RAKYAT) menganggap solusi Presiden SBY untuk mengatasi persoalan TKI, yaitu dengan memberikan hand phone (HP) kepada setiap TKI, sebagai solusi gampangan dan tidak akan menyelesaikan masalah mendasar.
Meski TKI akan dilengkapi dengan HP, hal itu tidak akan banyak membantu jikalau TKI tidak berdaya di hadapan si majikan, karena misalnya si TKI tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.
Sebaliknya, FNPBI menganggap solusi itu akan menjadi lahan bisnis baru antara pihak pemerintah dengan perusahaan telepon seluler, dan juga akan menjadi lubang baru untuk praktik korupsi.
Selebihnya, dalam anggapan FRAKSI RAKYAT, akan menjadi modus baru untuk menarik iuran atau beban baru bagi para TKI.
Sebaliknya, FRAKSI RAKYAT menyatakan sikap kepada pemerintah untuk mencarikan solusi yang lebih menjangkau persoalan mendasar, terutama sekali perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.
Sebagai misal, menekankan pentingnya pemerintah melakukan upaya diplomasi dengan Negara-negara penerima TKI, supaya membuat perjanjian bilateral yang mengharuskan sanksi keras terhadap pelaku kekerasan terhadap TKI Indonesia.
Disamping itu, pemerintah mestinya memperbaiki mekanisme pengiriman TKI ke luar negeri, misalnya memberantas birokrasi yang korup, menindak PJTKI yang nakal, membuat pusat-pusat informasi bagi TKI, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, perlu juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill dan keterampilan TKI, dan mengorganisasi para TKI dalam serikat-serikat buruh agar mereka bisa melindungi diri dan memperjuangkan hak-haknya. apalagi sangat banyak masyarakat Sukabumi yang menjadi TKI
Solusi Mendasar
Jika diandaikan harga per Hp untuk setiap TKI adalah Rp500 ribu, maka pemerintah setidaknya harus mempersiapkan anggaran sebesar Rp3 trilyun. Nah, jika harga HP lebih tinggi dari itu, maka anggaran yang diperlukan tentu akan lebih besar.
Bagi FRAKSI RAKYAT, anggaran sebesar itu akan lebih berguna jika dipergunakan untuk membangun pabrik atau infrastruktur, yang memungkinkan terjadinya penyerapan tenaga kerja.
Dalam persoalan ini, FRAKSI RAKYAT menekankan pemerintah untuk segera membenahi industri dalam negeri yang kian terpuruk akibat badai neoliberalisme.
Ada banyak orang yang memaksakan diri untuk mencari pekerjaan di luar negeri dikarenakan lapangan pekerja di dalam negeri sangat sulit.
Disamping itu, kesenjangan upah antara Indonesia dengan Negara lain juga seringkali menjadi penyebab, sehingga perlu untuk menghapuskan politik upah murah yang merendahkan pendapatan pekerja.
*** RDH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar