Kota Sukabumi (Rakyat Menggugat) Terbentuknya sebuah negara dan pemerintahannya agar kehidupan bangsanya makmur, sejahtera, aman, adil dan memperoleh hak-haknya. Namun ketika melihat realitas bangsa sekarang ini, nampaknya ada banyak persoalan yang tidak sesuai dengan teori tersebut. Hingga saat ini, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi diyakini masih mengalami penyalahgunaan. Prilaku dan kebijakan yang diambil para penyelenggara negara dirasa masih jauh dari kepentingan rakyat secara keseluruhan. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi budaya kehidupan para pejabat politik Selain itu, persoalan birokrasi juga masih belum menunjukkan efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan pelayanan yang maksimal. ungkap Idoh Juhandi ketika Diskusi dengan aktivis Mahasiswa Sukabumi (BK HIMASI- PII-IMM,GMNI,FOKKERMAPI-LOKOMOTIF INSTITUTE) yang tergabung dalam Fraksi Rakyat.
Begitu juga dengan penegakan hukum yang masih terkesan “tebang pilih” menjadi persoalan yang harus dihentikan. Keberanian aparat penegak hukum masih diragukan dalam mengimplementasikan hukum. hal ini bisa dilihat kasus-kasus korupsi yang terjadi baik itu melibatkan Birokrat maupun Anggota dewan sendiri" tambah Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi ini.
1. walaupun demikian politisi senior PDI P ini tidak mempungkiri kelemahan yang ada di Dewan, "ya diakui atau tidak Dewan saat ini secara umum memiliki tingkat kelemahan pengalaman dibandingkan dengan birokrat, tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah fungsi dewan, misalnya, fungsi anggaran dan legislasi, karena tidak memiliki sejumlah pengetahuan teknis tertentu sehingga menjalankan fungsinya tidak efektif. Dan inilah salah satu persoalan Dewan-Dewan di kota Sukabumi saat sekarang. Akibatnya, dewan akan terjebak untuk hanya semata-mata mengeksploitasi ketika berhadapan dengan eksekutif"
Sehingga untuk menciptakan Good and Clean Government perlu dikawal juga oleh kelompok Mahasiswa sebagai pelopor perubahan", makanya saya mengajak marilah kita sama-sama untuk mengawal jalannya pemerintahan di awal tahun Anggaran ini, karena APBD Tahun 2011 Kota Sukabumi totalnya 519 Miliar, kalau tidak dikawal bersama-sama maka sangat peluang terjadi penyimpangan", Tambah Idod selama ini kegiatan-kegiatan yang rawan tidak terciptanya Clean Government adalah masalah-masalah perizinan, pelelangan, pengadaan, pemberian fasilitas, penerimaan pendapatan, penetapan pungutan Pada kegiatan-kegiatan tersebut banyak liku-liku dan cara serta perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mempersulit masyarakat kita" ungkap Idod.
Sementara itu secara terpisah Koordinator Lokomotif Institute Tomi Ardi ketika di hubungi, perlu ada sinergitas antara semua elemen untuk mengawasi APBD, "pemerintah harus memberikan transparansi kepada masyarakat dalam pembangunan, karena kendala selama ini yang membuat mahasiswa sulit mengawasi proses pembangunan adalah karena draf APBD tidak pernah diberikan kepada publik, padahal hak masyarakat untuk mengetahui sudah di jamin dalam undang-undang keterbukaan informasi publik" ungkap Tomi (R D H)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar