Rakyat Menggugat
Jumat, 05 November 2010
BRIGADE DULU, SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG (SELAMAT HARI LAHIR BRIGADE PELAJAR ISLAM INDONESI)
Ayo..Ayo Brigade
Singsingkan Leungan Baju
Ummat Islam menunggu
Biara aku mati biar binasa
Asal agama Islam capai kemenangannya
Pelajar Islam Indonesia (PII), Kiprah dan Pergerakannya telah teruji dan memberi kontribusi yang besar bagi ummat dan bangsa. Gagasan untuk mendirikan PII adalah upaya untuk menutup adanya jurang pemisah yang sekian lama diciptakan oleh penjajah antara pelajar umum (hasil didikan pola belanda) dengan santri (pelajar Islam) hasil didikan pesantren yang sesungguhnya adalah sama – sama “pelajar” dari keluarga muslim.
Adalah Seorang Pelajar bernama Joesdi Ghozali yang menjadi inspirator pembentukan wadah bagi para pelajar Islam yang ketika itu belum terkoordinasi, cita – cita itu dirintis dalam pertemuan di Gedung SMP Negeri II Secodiningratan, Jalan Senopati Yogyakarta dengan dihadiri oleh Joesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani, Amir Syahri, Ibrahim Zarkasji dan Noorsjaf yang menghasilkan kesepakatan pembentukan yang akan diusulkan dalam forum kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret – 1 April 1947 di Gedung Muallimin, Yogyakarta.
Adalah Seorang Pelajar bernama Joesdi Ghozali yang menjadi inspirator pembentukan wadah bagi para pelajar Islam yang ketika itu belum terkoordinasi, cita – cita itu dirintis dalam pertemuan di Gedung SMP Negeri II Secodiningratan, Jalan Senopati Yogyakarta dengan dihadiri oleh Joesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani, Amir Syahri, Ibrahim Zarkasji dan Noorsjaf yang menghasilkan kesepakatan pembentukan yang akan diusulkan dalam forum kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret – 1 April 1947 di Gedung Muallimin, Yogyakarta.
Pada Hari Ahad, 4 Mei 1947 diadakan pertemuan di Gedung GPII, Jalan Margomulyo 8 Yogyakarta yang secara resmi menetapkan AD/ART dan Mendeklarasikan penggabungan beberapa organisasi pelajar seperti Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta (PPII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia Bagian Pelajar, Persatuan Pelajar Islam Surakarta (PPIS) dan Persatuan Kursus Islam Sekolah Menengah Surabaya (Perkisem) atas dasar kesamaan azas dan cita – cita. Pada tanggal 4 Mei itulah Pengurus Besar PII Pertama terbentuk dan sejak itulah tanggal 4 Mei dijadikan Hari Kebangkitan PII, disingkat HARBA PII, hari lahirnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai Pelajar Islam terhadap agama, nusa dan bangsa.
Karena situasi negara yang masih “membara” untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan maka dalam tubuh PII muncul gagasan perlunya “Sumbangan PII dalam pertahanan dan pembelaan Negara”, sehingga dalam konferensi Besar I di Ponorogo terbentuklah “Brigade PII” yang dikomandani oleh Abdul Fattah Permana sebagai wadah untuk menyalurkan anggota PII yang berbakat di bidang ketentaraan ke Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah yang pada perkembanganya merupakan cikal bakal lahirnya TRI atau TNI dibawah kepemimpinan Panglima Besar Jendral Soedirman.
Dalam kesempatan menghadiri peringatan HARBA PII pertama di Yogyakarta, Pak Dirman memberikan sambutannya yang dapat dikutip sebagai berikut :
“Teruskan perjuanganmu, hai anak – anakku PII, negara kita adalah negara baru, didalamnya penuh onak dan duri, kesukaran dan tantangan banyak kita hadapi. Negara membutuhkan pengorbanan pemuda dan segenap bangsa Indonesia!”
Jika pada tahun 1945 GPII berhasil mencegah dominasi organisasi Pemuda Indonesia oleh Ideologi Kiri yang terlibat Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, demikian pula PII berhasil mencegah dominasi organisasi pelajar dari ideologi merah.
PII dengan Brigadenya berdampingan dengan laskar – laskar lainnya dari bangsa Indonesia terjun ke medan – medan pertempuran untuk mengusir penjajah yang ingin menjajah kembali negeri ini dan menumpas pemberontakan Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan Muso di Madiun pada tahun 1948.
Dalam kesempatan menghadiri peringatan HARBA PII pertama di Yogyakarta, Pak Dirman memberikan sambutannya yang dapat dikutip sebagai berikut :
“Teruskan perjuanganmu, hai anak – anakku PII, negara kita adalah negara baru, didalamnya penuh onak dan duri, kesukaran dan tantangan banyak kita hadapi. Negara membutuhkan pengorbanan pemuda dan segenap bangsa Indonesia!”
Jika pada tahun 1945 GPII berhasil mencegah dominasi organisasi Pemuda Indonesia oleh Ideologi Kiri yang terlibat Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, demikian pula PII berhasil mencegah dominasi organisasi pelajar dari ideologi merah.
PII dengan Brigadenya berdampingan dengan laskar – laskar lainnya dari bangsa Indonesia terjun ke medan – medan pertempuran untuk mengusir penjajah yang ingin menjajah kembali negeri ini dan menumpas pemberontakan Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan Muso di Madiun pada tahun 1948.
Selanjutnya, PII terlibat aktif dalam Konferensi Pemuda Antar Indonesia yang dihadiri oleh 28 organisasi pemuda dari seluruh tanah air, Konferensi ini pada tanggal 17 Agustus 1949 berhasil melahirkan sikap dan tekad Generasi Muda Indonesia yang dikenal sebagai “Manifest Pemuda Indonesia”, yang salah satu isinya adalah :
“Pembaharuan tekad, tenaga dan pikiran untuk melanjutkan perjuangan pemuda seluruh Indonesia dengan pedoman : berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, bertujuan kesempurnaan Negara Republik Indonesia yang satu, berdaulat dan merdeka, yang meliputi Kepulauan Indonesia (termasuk Irian Barat), dengan semboyan : satu bangsa, satu bahasa, satu negara Indonesia, dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan bendera merah putih”
Manifest Pemuda tersebut ditandatangani oleh 28 wakil – wakil organisasi pemuda Indonesia, sedangkan dari PII yang ikut menandatangani adalah A. Halim Tuasikal.
Satu lagi Peran penting PII yang patut dicatat adalah keterlibatannya dalam Kongres Muslimin Indonesia (20-25 Desember 1949) yang turut melahirkan Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) dengan pimpinan terpilih antara lain : KH A. Ghaffar Ismail, Anwar Haryono, dan Wali Al Fatah.
Dalam Kongres inilah PII mengajukan 5 (lima) pernyataan sikap yang sangat bersejarah yaitu :
1. Adanya Satu Partai Politik Islam, ialah Masyumi
2. Adanya Satu Organisasi Pemuda Massa Islam, ialah GPII
3. Adanya Satu Organisasi Pelajar Islam, ialah PII
4. Adanya Satu Organisasi Mahasiswa Islam, ialah HMI dan
5. Adanya Satu Pandu Islam, ialah Pandu Islam Indonesia (Hizbul Wathan)
Seiring Bahaya Merah PKI yang masih mengancam generasi muda Indonesia maka PII merasa terpanggil untuk menentukan sikap. Pada Kongres Pemuda Indonesia di Surabaya (14-15 Juni 1950), PII melihat adanya ketidakserasian karena masing – masing golongan ingin saling menguasai. Blok – blokan ini terjadi karena Kongres Pemuda ini banyak ditunggangi oleh aliran kiri (Pesindo Pemuda Rakyat), bahkan mereka secara terang-terangan memasang gambar foto “suripto”, salah seorang pemimpin pemberontakan PKI di Madiun. Atas dasar inilah Pengurus Besar PII secara tegas memutuskan menolak bergabung dalam Front Pemuda Indonesia.
Pada tahun 1965, PII dengan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI)-nya dibawah kepimpinan M. Husnie Thamrin yang menjadi Ketua KAPPI Pusat menjadi ujung tombak angkatan enam – enam, menumpas PKI sampai keakar-akarnya
“Pembaharuan tekad, tenaga dan pikiran untuk melanjutkan perjuangan pemuda seluruh Indonesia dengan pedoman : berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, bertujuan kesempurnaan Negara Republik Indonesia yang satu, berdaulat dan merdeka, yang meliputi Kepulauan Indonesia (termasuk Irian Barat), dengan semboyan : satu bangsa, satu bahasa, satu negara Indonesia, dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan bendera merah putih”
Manifest Pemuda tersebut ditandatangani oleh 28 wakil – wakil organisasi pemuda Indonesia, sedangkan dari PII yang ikut menandatangani adalah A. Halim Tuasikal.
Satu lagi Peran penting PII yang patut dicatat adalah keterlibatannya dalam Kongres Muslimin Indonesia (20-25 Desember 1949) yang turut melahirkan Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) dengan pimpinan terpilih antara lain : KH A. Ghaffar Ismail, Anwar Haryono, dan Wali Al Fatah.
Dalam Kongres inilah PII mengajukan 5 (lima) pernyataan sikap yang sangat bersejarah yaitu :
1. Adanya Satu Partai Politik Islam, ialah Masyumi
2. Adanya Satu Organisasi Pemuda Massa Islam, ialah GPII
3. Adanya Satu Organisasi Pelajar Islam, ialah PII
4. Adanya Satu Organisasi Mahasiswa Islam, ialah HMI dan
5. Adanya Satu Pandu Islam, ialah Pandu Islam Indonesia (Hizbul Wathan)
Seiring Bahaya Merah PKI yang masih mengancam generasi muda Indonesia maka PII merasa terpanggil untuk menentukan sikap. Pada Kongres Pemuda Indonesia di Surabaya (14-15 Juni 1950), PII melihat adanya ketidakserasian karena masing – masing golongan ingin saling menguasai. Blok – blokan ini terjadi karena Kongres Pemuda ini banyak ditunggangi oleh aliran kiri (Pesindo Pemuda Rakyat), bahkan mereka secara terang-terangan memasang gambar foto “suripto”, salah seorang pemimpin pemberontakan PKI di Madiun. Atas dasar inilah Pengurus Besar PII secara tegas memutuskan menolak bergabung dalam Front Pemuda Indonesia.
Pada tahun 1965, PII dengan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI)-nya dibawah kepimpinan M. Husnie Thamrin yang menjadi Ketua KAPPI Pusat menjadi ujung tombak angkatan enam – enam, menumpas PKI sampai keakar-akarnya
BRIGADE PII DARI MASA KE MASA
Perjalanan panjang Brigade PII telah menorehkan cerita yang berliku-liku dan tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Tapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada seluruh kader Brigade PII, maka alangkah lebih baiknya jika goresan sejarah tersebut dipaparkan berdasarkan fase-fase eksistensi dan missi yang diembannya.
Tahun 1947-1960 (Masa Kelahiran Brigade PII)
Kelahiran Brigade PII pada tanggal 6 November 1947 di Ponorogo Jawa Timur merupakan wujud refleksi dari kondisi zaman yang berkembang. Kedatangan kaum imperalis ke Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947 yang dengan tujuan ingin mengoyak kedaulatan Negara Republik Indonesia, peristiwa yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Agresi Militer Belanda I ini mendapatkan perlawanan dari segenap lapisan masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya kebebasan dalam hidup sebagai sebuah negara yang berdaulat. PII sebagai sebuah organisasi berbasis pelajar tidak tinggal diam dan ikut serta memanggul senjata, bahu-membahu mempertahankan kedaulatan negara dan bergabung dengan pasukan Hizbullah dan Sabilillah.
Pada masa awal kelahirannya Brigade diberi nama Brigade Siaga, sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman yang berkembang pada saat itu. Dan untuk itulah maka visi dan missi Brigade bersifat kelaskaran dan ketentaraan.
Tahun 1960-1970 (Masa Brigade Serba Guna)
Pada masa ini, Brigade memiliki peran dan fungsi yang sangat luas. Hal ini tentu tidak terlepas dari perputaran roda perjuangan organisasi juga Agama serta Ummat Islam. Brigade Serba Guna lebih banyak berorientasi pada science exercise dan bukan fisik exercise, lebih banyak menangani permasalahan yang muncul seputar organisasi dan Ummat Islam serta merefleksi kondisi yang sedang berkembang. Puncaknya pada pertengahan tahun 1965, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang gencar melakukan aksinya, Brigade lebih banyak berperan sebagai satuan intelligence dan penggerak aksi.
Tahun 1971-1988 (Masa Brigade Pembangunan)
Perubahan nama dari Brigade Serba Guna menjadi Brigade Pembangunan memberikan harapan baru agar anggota Brigade dapat betul-betul menjadi seorang kader yang dinamis, kreatif dan produktif, kerja nyata dan berhasil guna. Masalah ketrampilan diprioritaskan, seperti menggarap holticultural, peternakan dan lain sebagainya. Namun dengan tanpa mengesampingkan kebiasaan yang sebelumnya. Pada masa inilah anggota PII yang belum pernah mengenal dan atau mengikuti Training Brigade mempersepsikan Brigade dengan arti yang sangat sempit sekali dan keliru. Banyak yang menganggap bahwa Brigade tugasnya hanyalah menjaga acara-acara ceremonial PII. Seperti, mengangkat bangku, membersihkan tempat acara dan membantu konsumsi.
Tahun 1989-Sekarang (Masa Brigade PII)
Perubahan nama dari Brigade Pembangunan menjadi Brigade PII lebih banyak disebabkan oleh kondisi kelembagaan PII yang sedang dalam masa informal, sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keormasan Nomor 5 tahun 1987 tentang asas tunggal Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan Brigade PII harus lebih bersifat defensif dalam menjaga missi dan eksistensi PII.
Seiring dengan perputaran roda sejarah yang dibarengi dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, maka peta perpolitikan Indonesia-pun ikut mengalami perubahan yang signifikan. Arus reformasi yang diusung dan asas keterbukaan dalam segala aspek kehidupan termasuk yang selama ini dianggap tabu menjadi tolak ukur PII untuk formal kembali.
Era formal kembali PII harusnya diikuti juga oleh Brigade PII dengan mengadakan perubahan visi dan missi yang diembannya. Sejarah yang telah diuraikan diatas memberikan gambaran bahwa Brigade PII merupakan sebuah Badan Otonom yang dinamis, yang keberadaannya disesuaikan dengan kondisi zaman yang berkembang.
Tentunnya hal terpenting bagi Brigade PII saat ini adalah Pertama: Mampu menjalankan tugasnya sebagai menjaga missi dan eksistensi PII di tengah-tengah perjuangan Ummat yang semakin beragam warna. Brigade PII harus menjaga PII sebagai pelopor,penggerak dan pemersatu Ummat. Akan selalu menanam, memupuk, memelihara, mengembangkan serta kekalkan ukhwah Islamiyah tanpa harus membedakan antara satu sama lain yang akan berakibat pada perpecahan Ummat sendiri. Kedua: Menjaga eksistensi dan kehormatan Islam ditengah pergolakan idiologi yang selalu menghadapkan masyarakat dengan kebingungan, mampu menciptakan serta mengimbangi opini public yang selalu mengarahkan kehancuran Islam , baik itu yang dating dari eksternal maupun dari internal Ummat islam sendiri. Ketiga: Brigade harus menjalankan fungsi Intelegensi, minimal memiliki data organisasi Da’wah serta aktivitas dari masing-masing organisasi ini sehingga PII sebagai organisasi yang menciptakan kader Ummat bias mensinergiskan gerakan bersama dengan elemen Da’wah lainnya. Secara ideal Brigade harum s memiliki Data dan Informasi semua elemen gerakan masyarakat baik di Tingkat Daerah/Wilayah masing-masing maupun tingkan Nasional dan Internasional.
Di hari Lahir Brigade PII ini sebagai refleksi gerakan PII selama ini, mampu mebaca kelemahan dan berupaya menjadi terbaik dalam perjuangan walaupun dalam kondisi terburuk. Sehingga Brigade yang akan dating adalah Kader-kader yang bukan hanya hasil didikan secara fisik tetapi memiliki daya integensi dan intelektual yang tinggi untuk menjadi kader Ummat, PII bias menjadi pemersatu Ummat di tengah berbagai persoalan yang sedang menimpah semua gerakan Da’wah Islam
Januari
1 Januari : Hari Perdamaian Dunia
1 Januari : Tahun Baru
3 Januari : Hari Departemen Agama
5 Januari : Hari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal)
15 Januari : Hari Peringatan Laut dan Samudera (?)
25 Januari : Hari Gizi dan Makanan
25 Januari : Hari Kusta Internasional
Februari
5 Februari : Hari Peringatan Kapal Tujuh (?)
9 Februari : Hari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
9 Februari : Hari Kavaleri
13 Februari : Hari Persatuan Farmasi Indonesia
14 Februari : Hari Peringatan Pembela Tanah Air (PETA)
15 Februari : Hari Pembantu Rumah Tangga (PRT) (?)
19 Februari : Hari KOHANUDNAS (?)
20 Februari : Hari Pekerja Nasional
22 Februari : Hari Istiqlal
28 Februari : Hari Gizi Nasional
Maret
1 Maret : Hari Kehakiman Nasional
1 Maret : Hari Peringatan Serangan Umum di Yogyakarta
6 Maret : Hari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
8 Maret : Hari Wanita/Perempuan Internasional
9 Maret : Hari Musik Nasional
10 Maret : Hari Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi)
11 Maret : Hari Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
21 Maret : Hari Down Syndrome Sedunia]
22 Maret ; Hari air sedunia
23 Maret : Hari Meteorologi Sedunia
24 Maret : Hari Peringatan Bandung Lautan Api
27 Maret : Hari Klub Wanita Internasional (bahasa Inggris: Women International Club Day - WIC)
29 Maret : Hari Filateli Indonesia
30 Maret : Hari Film Nasional
1 Januari : Hari Perdamaian Dunia
1 Januari : Tahun Baru
3 Januari : Hari Departemen Agama
5 Januari : Hari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal)
15 Januari : Hari Peringatan Laut dan Samudera (?)
25 Januari : Hari Gizi dan Makanan
25 Januari : Hari Kusta Internasional
Februari
5 Februari : Hari Peringatan Kapal Tujuh (?)
9 Februari : Hari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
9 Februari : Hari Kavaleri
13 Februari : Hari Persatuan Farmasi Indonesia
14 Februari : Hari Peringatan Pembela Tanah Air (PETA)
15 Februari : Hari Pembantu Rumah Tangga (PRT) (?)
19 Februari : Hari KOHANUDNAS (?)
20 Februari : Hari Pekerja Nasional
22 Februari : Hari Istiqlal
28 Februari : Hari Gizi Nasional
Maret
1 Maret : Hari Kehakiman Nasional
1 Maret : Hari Peringatan Serangan Umum di Yogyakarta
6 Maret : Hari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
8 Maret : Hari Wanita/Perempuan Internasional
9 Maret : Hari Musik Nasional
10 Maret : Hari Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi)
11 Maret : Hari Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
21 Maret : Hari Down Syndrome Sedunia]
22 Maret ; Hari air sedunia
23 Maret : Hari Meteorologi Sedunia
24 Maret : Hari Peringatan Bandung Lautan Api
27 Maret : Hari Klub Wanita Internasional (bahasa Inggris: Women International Club Day - WIC)
29 Maret : Hari Filateli Indonesia
30 Maret : Hari Film Nasional
April
1 April : Hari Bank Dunia
6 April : Hari Nelayan Nasional
7 April : Hari Kesehatan Internasional
9 April : Hari Penerbangan Nasional
9 April : Hari TNI Angkatan Udara
13 April : Hari Lima Puluh Kota
15 April : Hari Zeni (?)
16 April : Hari Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
18 April : Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika
19 April : Hari Pertahanan Sipil (Hansip)
21 April : Hari Kartini
22 April : Hari Bumi
23 April : Hari Buku
24 April : Hari Angkutan Nasional
24 April : Hari Solidaritas Asia-Afrika
27 April : Hari Permasyarakatan Indonesia
1 April : Hari Bank Dunia
6 April : Hari Nelayan Nasional
7 April : Hari Kesehatan Internasional
9 April : Hari Penerbangan Nasional
9 April : Hari TNI Angkatan Udara
13 April : Hari Lima Puluh Kota
15 April : Hari Zeni (?)
16 April : Hari Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
18 April : Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika
19 April : Hari Pertahanan Sipil (Hansip)
21 April : Hari Kartini
22 April : Hari Bumi
23 April : Hari Buku
24 April : Hari Angkutan Nasional
24 April : Hari Solidaritas Asia-Afrika
27 April : Hari Permasyarakatan Indonesia
Mei
1 Mei : Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat
1 Mei : Hari Buruh Sedunia
2 Mei : Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas
3 Mei : Hari Surya (?)
4 Mei : Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia
8 Mei : Hari lahir Henry Dunant - bapak Palang Merah Sedunia
5 Mei : Hari Lembaga Sosial Desa (LSD)
11 Mei : Hari POM - TNI (?)
17 Mei : Hari Buku Nasional
19 Mei : Hari Korps Cacat Veteran Indonesia
20 Mei : Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas
21 Mei : Hari Peringatan Reformasi
31 Mei : Hari Anti Tembakau Internasional
1 Mei : Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat
1 Mei : Hari Buruh Sedunia
2 Mei : Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas
3 Mei : Hari Surya (?)
4 Mei : Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia
8 Mei : Hari lahir Henry Dunant - bapak Palang Merah Sedunia
5 Mei : Hari Lembaga Sosial Desa (LSD)
11 Mei : Hari POM - TNI (?)
17 Mei : Hari Buku Nasional
19 Mei : Hari Korps Cacat Veteran Indonesia
20 Mei : Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas
21 Mei : Hari Peringatan Reformasi
31 Mei : Hari Anti Tembakau Internasional
Juni
1 Juni : Hari Lahir Pancasila
1 Juni : Hari Anak-anak Sedunia
3 Juni : Hari Pasar Modal Indonesia
5 Juni : Hari Lingkungan Hidup Sedunia
17 Juni : Hari Dermaga
24 Juni : Hari Bidan Nasional
26 Juni : Hari Anti Narkoba Sedunia
29 Juni : Hari Keluarga Berencana Nasional
1 Juni : Hari Lahir Pancasila
1 Juni : Hari Anak-anak Sedunia
3 Juni : Hari Pasar Modal Indonesia
5 Juni : Hari Lingkungan Hidup Sedunia
17 Juni : Hari Dermaga
24 Juni : Hari Bidan Nasional
26 Juni : Hari Anti Narkoba Sedunia
29 Juni : Hari Keluarga Berencana Nasional
Juli
1 Juli : Hari Bhayangkara
1 Juli : Hari Anak-Anak Indonesia
5 Juli : Hari Bank Indonesia
9 Juli : Hari Satelit Palapa
12 Juli : Hari Koperasi
15 Juli : Hari PT. Askes (Persero)
22 Juli : Hari Kejaksaan
23 Juli : Hari Anak Nasional
23 Juli : Hari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
29 Juli : Hari Bhakti TNI Angkatan Udara
31 Juli : Hari Lahir Korps Pelajar Islam Indonesia (PII) Wati
1 Juli : Hari Bhayangkara
1 Juli : Hari Anak-Anak Indonesia
5 Juli : Hari Bank Indonesia
9 Juli : Hari Satelit Palapa
12 Juli : Hari Koperasi
15 Juli : Hari PT. Askes (Persero)
22 Juli : Hari Kejaksaan
23 Juli : Hari Anak Nasional
23 Juli : Hari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
29 Juli : Hari Bhakti TNI Angkatan Udara
31 Juli : Hari Lahir Korps Pelajar Islam Indonesia (PII) Wati
Agustus
5 Agustus : Hari Dharma Wanita Nasional
8 Agustus : Hari Ulang Tahun ASEAN
10 Agustus : Hari Veteran Nasional
12 Agustus : Hari Wanita TNI Angkatan Udara (Wara)
13 Agustus : Hari Peringatan Pangkalan Brandan Lautan Api
14 Agustus : Hari Pramuka
15 Agustus : Hari mengudaranya RBTV Asli Jogja (?)
17 Agustus : Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
18 Agustus : Hari Konstitusi Republik Indonesia
19 Agustus : Hari Departemen Luar Negeri Indonesia
21 Agustus : Hari Maritim Nasional
24 Agustus : Hari Televisi Republik Indonesia (TVRI)
30 Agustus : Hari Orang Hilang Sedunia
5 Agustus : Hari Dharma Wanita Nasional
8 Agustus : Hari Ulang Tahun ASEAN
10 Agustus : Hari Veteran Nasional
12 Agustus : Hari Wanita TNI Angkatan Udara (Wara)
13 Agustus : Hari Peringatan Pangkalan Brandan Lautan Api
14 Agustus : Hari Pramuka
15 Agustus : Hari mengudaranya RBTV Asli Jogja (?)
17 Agustus : Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
18 Agustus : Hari Konstitusi Republik Indonesia
19 Agustus : Hari Departemen Luar Negeri Indonesia
21 Agustus : Hari Maritim Nasional
24 Agustus : Hari Televisi Republik Indonesia (TVRI)
30 Agustus : Hari Orang Hilang Sedunia
September
1 September : Hari Polisi Wanita (Polwan)
17 September : Hari Palang Merah Indonesia (PMI)
8 September : Hari Aksara
8 September : Hari Pamong Praja
9 September : Hari Olahraga Nasional
11 September : Hari Radio Republik Indonesia (RRI)
17 September : Hari Perhubungan Nasional
24 September : Hari Tani
26 September : Hari Statistik
27 September : Hari Pos Telekomunikasi Telegraf (PTT)
28 September : Hari Kereta Api
29 September : Hari Sarjana Nasional
30 September : Hari Peringatan Gerakan 30 September 1965
1 September : Hari Polisi Wanita (Polwan)
17 September : Hari Palang Merah Indonesia (PMI)
8 September : Hari Aksara
8 September : Hari Pamong Praja
9 September : Hari Olahraga Nasional
11 September : Hari Radio Republik Indonesia (RRI)
17 September : Hari Perhubungan Nasional
24 September : Hari Tani
26 September : Hari Statistik
27 September : Hari Pos Telekomunikasi Telegraf (PTT)
28 September : Hari Kereta Api
29 September : Hari Sarjana Nasional
30 September : Hari Peringatan Gerakan 30 September 1965
Oktober
1 Oktober : Hari Kesaktian Pancasila
2 Oktober : Hari Batik
2 Oktober : Susu Nasional
3 Oktober : Hari Arsitektur Dunia-World Architecture Day UIA http://www.iai.or.id http://www.uia-architectes.org
5 Oktober : Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI)
8 Oktober : Hari Tata Ruang Nasional http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=939
9 Oktober : Hari Surat Menyurat Internasional
10 Oktober : Hari Kesehatan Jiwa
15 Oktober : Hari Hak Asasi Binatang
16 Oktober : Hari Parlemen Indonesia
16 Oktober : Hari Pangan Sedunia
24 Oktober : Hari Dokter Nasional
24 Oktober : Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
27 Oktober : Hari Penerbangan Nasional
27 Oktober : Hari Listrik Nasional
27 Oktober : Hari Blogger Nasional
28 Oktober : Hari Sumpah Pemuda
29 Oktober : Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
30 Oktober : Hari Keuangan
1 Oktober : Hari Kesaktian Pancasila
2 Oktober : Hari Batik
2 Oktober : Susu Nasional
3 Oktober : Hari Arsitektur Dunia-World Architecture Day UIA http://www.iai.or.id http://www.uia-architectes.org
5 Oktober : Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI)
8 Oktober : Hari Tata Ruang Nasional http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=939
9 Oktober : Hari Surat Menyurat Internasional
10 Oktober : Hari Kesehatan Jiwa
15 Oktober : Hari Hak Asasi Binatang
16 Oktober : Hari Parlemen Indonesia
16 Oktober : Hari Pangan Sedunia
24 Oktober : Hari Dokter Nasional
24 Oktober : Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
27 Oktober : Hari Penerbangan Nasional
27 Oktober : Hari Listrik Nasional
27 Oktober : Hari Blogger Nasional
28 Oktober : Hari Sumpah Pemuda
29 Oktober : Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
30 Oktober : Hari Keuangan
November
3 November : Hari Kerohanian
6 November : Hari Lahir Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII)
10 November : Hari Pahlawan
10 November : Hari Ganefo
12 November : Hari Kesehatan Nasional
14 November : Hari Brigade Mobil (BRIMOB)
14 November : Hari Diabetes Sedunia
21 November : Hari Pohon
22 November : Hari Perhubungan Darat
25 November : Hari Guru
3 November : Hari Kerohanian
6 November : Hari Lahir Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII)
10 November : Hari Pahlawan
10 November : Hari Ganefo
12 November : Hari Kesehatan Nasional
14 November : Hari Brigade Mobil (BRIMOB)
14 November : Hari Diabetes Sedunia
21 November : Hari Pohon
22 November : Hari Perhubungan Darat
25 November : Hari Guru
Desember
1 Desember : Hari AIDS Sedunia
1 Desember : Hari Artileri
3 Desember : Hari Cacat
9 Desember : Hari Armada
10 Desember : Hari Hak Asasi Manusia
12 Desember : Hari Transmigrasi
13 Desember : Hari Kesatuan Nasional
15 Desember : Hari Infanteri
19 Desember : Hari Bela Negara
22 Desember : Hari Ibu
22 Desember : Hari Sosial
22 Desember : Hari Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD)
1 Desember : Hari AIDS Sedunia
1 Desember : Hari Artileri
3 Desember : Hari Cacat
9 Desember : Hari Armada
10 Desember : Hari Hak Asasi Manusia
12 Desember : Hari Transmigrasi
13 Desember : Hari Kesatuan Nasional
15 Desember : Hari Infanteri
19 Desember : Hari Bela Negara
22 Desember : Hari Ibu
22 Desember : Hari Sosial
22 Desember : Hari Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD)
Hari jadi organisasi atau partai di Indonesia
5 Januari : Hari Ulang Tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10 Januari : Hari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
31 Januari : Hari Ulang Tahun Nahdlatul Ulama (NU)
5 Februari : Hari Ulang Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
14 Maret : Hari milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
23 Maret : Hari lahir Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
29 Maret : Hari lahir Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
20 April : Hari milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 September : Hari Ulang Tahun Partai Demokrat
20 Oktober : Hari Ulang Tahun Golongan Karya
22 Desember : Hari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI)
23 Desember : Hari Ulang Tahun Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
26 Desember : Peringatan Peristiwa Super Dahsyat "Gempa & Tsunami" Aceh dan Dunia
Hari raya dari luar negeri yang ada dirayakan di Indonesia
* 14 Februari : Hari Valentine
5 Januari : Hari Ulang Tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10 Januari : Hari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
31 Januari : Hari Ulang Tahun Nahdlatul Ulama (NU)
5 Februari : Hari Ulang Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
14 Maret : Hari milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
23 Maret : Hari lahir Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
29 Maret : Hari lahir Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
20 April : Hari milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 September : Hari Ulang Tahun Partai Demokrat
20 Oktober : Hari Ulang Tahun Golongan Karya
22 Desember : Hari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI)
23 Desember : Hari Ulang Tahun Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
26 Desember : Peringatan Peristiwa Super Dahsyat "Gempa & Tsunami" Aceh dan Dunia
Hari raya dari luar negeri yang ada dirayakan di Indonesia
* 14 Februari : Hari Valentine
*Dari berbagai sumber
Penulis adalah; Mantan Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (2007-2010)
Kamis, 04 November 2010
Semakin Rame Desakan Mundur Ketua DPD KNPI Kab Sukabumi
Kab.Sukabumi 04 Non 2010 rakyatmenggugatblogspotcom.blogspot.com
Desakan mundur dan percepatan musyawarah kabupaten luar biasa (muskablub) terhadap Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi, Lidiawati dari sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP), kini terus bergulir. Tercatat, organisasi Pemuda Islam (PI), GM Forum Komunikasi Putra Putri TNI (FKPPI), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), Pemuda Panca Marga (PPM), Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Sukabumi dan sejumlah pengurus kecamatan (PK) KNPI, makin keras mendesak agar Lidiawati legewo untuk segera lengser dari jabatannya. Mereka mendesak mundur karena menganggap Lidiawati telah gagal menjalankan roda organisasi dan keterbukaan dalam hal pengelolaan anggaran yang diterima KNPI (sumber Radar Sukabumi).
Bukan hanya tanggapan dari para senoir organisai pemuda yang dibentuk untuk mengamankan kebijakan pemerintah ini .seperti mantan Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi periode 1994-1997, Hasen Chandra yang dimuat di koran lokal Sukabumi. PK KNPI Purabaya langsung menggelar Rapat harian untuk menyikapi isue yang berkembang ini..Ketua PK KNPI Purabaya menilai Lembaga kepemudaan saat ini menjadi kaki tangan penguasa dalam mensukseskan upaya pembodohan terhadap rakyat. Bahkan kadang-kadang menjadi alat pemerintah untuk membungkam sikap kritis kelompok muda lain dalam memberi solusi dan bersatu melindungi harkat dan martabat bangsa serta bersatu memperjuangkan nasib kaum tertindas, termarginalkan dan kaum yang tidak mendapatkan ketidakadilan. ungkap ketua PK KNPI Purabaya Deni Nugraha ketika dihubungi. Sedangkan menurut salah satu Fungsionaris DPD KNPI yang juga Ketua DPC Relawan Pejuang Demokrasi Kab Sukabumi Andi Suherlan. menurut Andi " intinya saya lebih sepakat dinamika yang menyangkut eksekusi kepemimpinan DPD KNPI, pengadilannya agar diselesaikan pada nanti di akhir periode saja, artinya di forum MUSKAB setelah masa kepemimpinan Lidiyawati agar adanya pembelajaran Demokratisasi di tubuh KNPI yang sehat. Andi juga menyaraankan kepada Ketua bahwa 'adapun kritik itu hal yang biasa tanggapi saja dengan senyuman. seorang peminpin tidak usah reaksioner tetpi tetap visioner menjalankan amanat organisasi kedepan, toh nanti juga pemegang saham DPD KNPI adalah OKP dan PK akan menilai mana yang baik dan mana yang buruk'. ungkap Andi
Penyataan Sikap resmi PK KNPI Purabaya
HASIL RAPAT HARIAN PK KNPI KEC. PURABAYA
MENANGGAPI
“ DESAKAN MUNDUR KETUA DPD KNPI KAB. SUKABUMI”
Di tengah ramainya pemberitaan di media mengenai desakan mundur terhadap Ketua DPD KNPI Kab. Sukabumi. Sebelum bola liar MUSKABLUB yang sedang hangat dibicarakan oleh pihak-pihak tertentu yang “Menumpang” atas hasil Rekomendasi RAKERKAB DPD KNPI Kab. Sukabumi pada Bulan Januari 2010 untuk itu, PK KNPI Kec. Purabaya memberikan tanggapan terhadap pemberitaan tersebut.
Ketika RAKERKAB DPD KNPI Kab. Sukabumi berlangsung, memang diakui banyak bermunculan kritikan-kritikan terhadap kepemimpinan Ketua DPD KNPI Kab. Sukabumi dalam menjalankan roda organisasi KNPI di Kab. Sukabumi, akan tetapi hal itu semata-mata hanya memberikan kritik yang konstruktif demi kemajuan KNPI dimasa mendatang dan memberikan kontribusi yang positif bagi semua elemen masyarakat di Kab. Sukabumi.
Rumor MUSKABLUB dan pengklaiman PK KNPI jangan hanya dijadikan alat bargaining dan manuver pihak-pihak tertentu yang hanya ingin memanfaatkan momentum namun harus memiliki arah yang jelas tujuan dan argumentasinya supaya tidak dijadikan media untuk mendapatkan kekuasaan dibanding memikirkan kemajuan KNPI ke depan.
Terlepas dengan adanya rumor tersebut, Ketua DPD KNPI Kab. Sukabumi harus merespon dengan cepat supaya bola panas yang digulirkan ini tidak menimbulkan interpretasi yang beragam. Dan harus melakukan konsolidasi serta komunikasi langsung ke bawah tidak hanya pada tataran elit saja.
Semoga harapan ini menjadikan bahan perenungan bagi kita semua guna mewujudkan KNPI Kab. Sukabumi yang lebih baik.
Purabaya, 04 November 2010
PK KNPI
Kec. Purabaya
* RDH
Mengenai gerakan Perempuan Berbasis Massa
Oleh: Ulfa Ilyas
Sudah hampir tiga abad, sejak Mercy Otis Warren dan kawan-kawannya mendesak pengakuan atas hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar AS, gerakan perempuan berada di teleng pembebasan kaumnya, untuk menempatkan kaum perempaun sebagai manusia bermartabat dan setara dengan lainnya.
Dalam kurun waktu itu, gerakan perempuan telah ambil-bagian pula dalam berbagai perjuangan bersama rakyat secara umum, seperti pejuangan anti-kolonial, anti-imperialisme, hingga perjuangan untuk sosialisme.
Demikian pula dengan Indonesia, negara tempat kaum perempuan telah memainkan peran yang sangat signifikan, bahkan menjadi cikal bakal dari munculnya gagasan soal nation itu sendiri—Kartini.
Akan tetapi, paska penghancuran dan represi brutal oleh rejim Soeharto terhadap gerakan perempuan, kita semakin sulit menemukan sebuah gerakan perempuan yang melibatkan partisipasi massa secara luas. Kita jarang sekali menemukan minat kaum perempuan secara luas, khususnya kalangan bawah, untuk mendiskusikan atau berpartisipasi dalam isu-isu gerakan feminis.
Kita menyaksikan keterputusan antara isu-isu feminis dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi sebagian besar kaum perempuan. Ketika sebagian besar feminis menyerukan peningkatan porsi perempuan di dalam kekuasaan politik, sebagian besar pemilih perempuan masih termobilisasi menurut pilihan-pilihan pragmatis mereka. seperti ditemukan CSIS, bahwa 80% perempuan lebih senang memilih SBY-Budiono, padahal kebijakan neoliberal keduanya sangat menindas perempuan.
Elitisme Gerakan Perempuan
Setelah rejim Soeharto tumbang dan angin kebebasan (terbatas) mulai bertiup, gerakan perempuan mulai berusaha menemukan momentum untuk muncul kembali, namun belum berkembang seperti sedia-kala.
Memang, sebagai konsekuensi dari kebebasan (terbatas) itu, sebagian aktifis perempuan bisa membaca kembali dan bergelut dengan persoalan teoritis, sehingga lebih cerdas dalam meluncurkan isu-isu yang berbau gender. Perempuan kelas atas dan kelas menengah, termasuk dari golongan akademisi dan mahasiswa, menjadi sektor yang paling dinamis dalam menyerap teori-teori feminis dari luar.
Ada sedikit masalah di sini; pertama, sebagaian gerakan perempuan—liberal, radikal, dan sosialis—terkadang menyerap teori-teori feminis secara tidak kritis, dan sangat minim sekali melakukan kajian mengenai karakteristik situasi perempuan di Indonesia. Kedua, gerakan perempuan memang berhasil menjawab sebagian besar problem teoritis, namun gagal dalam menjalan problem nyata kaum perempuan mayoritas. Sangat sedikit kaum feminis yang memahami situasi perempuan kaum tani, buruh, dan kaum miskin lainnya.
Alih-alih bisa menjawab tuntutan konkret perempuan kebanyakan, sebagian kaum feminis sibuk menyusun kampanye mereka di “menara gading”. Sehingga mereka terlihat agak eksklusif di tengah-tengah kaumnya sendiri.
Di mata perempuan kebanyakan (petani, buruh, dan miskin perkotaan), masalah terbesar mereka adalah sosial-ekonomi akibat sistim neoliberalisme; bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Itu pula persoalan kerumah-tanggaan yang paling banyak membuat pusing “tujuh keliling” kalangan ibu-ibu.
Adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa sebagian besar orang miskin di Indonesia adalah kaum perempuan, sebagian besar putus sekolah adalah perempuan, tingkat kematian tertinggi adalah perempuan. Inilah medan perang yang sebenarnya.
Roti dan Neoliberalisme
Jika membaca sejarah gerakan perempuan di masa lalu, kita akan menemukan bahwa perempuan banyak menuntut soal roti. Theroigne de Mericourt, seorang feminis perancis, telah memimpin 8000 perempuan berbaris meminta roti. Di Amerika, tahun 1908, puluhan ribu perempuan juga menuntut roti. Dan di Rusia, ketika perempuan yang mengawali bergemanya revolusi oktober, mereka telah berteriak “roti, tanah, dan perdamaian”.
Ada yang mengatakan, isu semacam itu terlalu “urusan perut” dan sedikit sekali berbau tuntutan gender. Akan tetapi, bagi perempuan kalangan bawah yang kurang terpelajar dan terlalu tertekan karena masalah ekonomi, tuntutan “roti’ jauh lebih nyata dan konkret dibanding isu lainnya. Dan, seketika tuntutan roti bisa menjadi pemberontakan politis, tatkala rejim berkuasa tidak cakap dalam meresponnya.
Sekarang ini, di era yang disebut neoliberalisme, perempuan terkena dampak buruk tidak saja karena posisi yang tak adil di dalam kelurga ataupun masyarakat, tetapi juga dihasilkan oleh pembagian kerja secara seksual. Perempuan sangat menderita karena fleksibilitas pasar tenaga kerja, terkena dampak privatisasi, dan penghapusan subdisi.
Dengan tujuan memudahkan perampokan sumber daya alam dan kekayaan nasional yang diakumulasi secara kolektif, neoliberalisme melakukan penyusutan atau deformasi negara, terutama aspek negara yang baik-buruknya berhubungan dengan kepentingan kolektif atau ide-ide kesejahteraan. Akibatnya, perempuan yang sudah tidak berdaya secara sosial harus berhadapan dengan, meminjam istilah sutradara Oliver Stone, “kapitalisme ganas”.
Tidak jauh-jauh, korban paling terpukul dari serangkaian kebijakan itu adalah kaum perempuan, yang sudah sejak lama memang sudah dilumpukan kemampuan dan dihambat kemajuannya. Ada tiga persoalan krusial yang sangat genting untuk dipenuhi bagi perempuan; pekerjaan yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Disamping persoalan-persoalan lainnya, seperti kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual, perdagangan perempuan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
Secara politik, suka atau tidak suka, gerakan perempuan harus menjadi bagian paling aktif dalam konvergensi gerakan anti-neoliberal dan anti-imperialisme. Dan, karena neoliberalisme juga melahirkan polarisasi kelas yang sangat tajam di kalangan perempuan sendiri, maka perempuan kalangan bawahlah yang sangat berkepentingan dan terbukti aktif dalam mobilisasi-mobilisasi menuntut kesejahteraan.
Turun Ke Bawah
Ada pengalaman menarik dari gerakan perempuan Indonesia di masa lalu sehubungan dengan kerja-kerja di tengah massa. Seperti diceritakan Umi Sardjono, ketua umum Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), bahwa gerakan perempuan di masanya sangat aktif dalam melakukan pembelaan hak-hak perempuan sebagai ibu, pekerja, dan warga negara, menyokong pendidikan dan kesejahteraan, dan memperjuangkan hak anak-anak untuk hidup.
Gerwani aktif memberikan ketrampilan kepada perempuan, seperti menjahit, merenda, menyulam, dan masak-memasak. Mereka juga aktif dalam gerakan pemberantasan buta huruf dan gerakan pendidikan hingga ke desa-desa. Untuk anak-anak, organisasi yang dicap komunis ini mendirikan TK.Melati. Untuk menarik dukungan pedagang menengah dan kecil yang sebagian besar adalah perempuan, gerwani juga mendirikan tempat penitipan anak di pasar-pasar.
Dalam lapangan perjuangan lain, gerwani juga aktif bersama organisasi lain dalam membela ibu dan anak-anak terlantar karena suami kurang bertanggung-jawab, mengorganisir buruh perempuan yang dirugikan sistim kerja, hingga turun ke sawah atau ladang untuk membela kaum tani dan hak atas tanah garapan dari tuan tanah dan perusahaan besar.
Pantas saja, gerwani berhasil tumbuh menjadi organisasi perempuan terbesar saat itu dengan jumlah anggota mencapai 1,5 juta. Sampai sekarang, belum ada organisasi perempuan revolusioner yang mempunyai anggota sebanyak itu.
Bagi gerakan perempuan sekarang, tidak ada salahnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran terbaik dari masa lalu dan mengkombinasikannya dengan kebutuhan-kebutuhan dalam situasi yang baru. Tetapi, prinsip bahwa “aktivis perempuan harus turun ke bawah”, adalah bersifat wajib.
Turun ke bawah adalah sekaligus untuk mengetahui dan mengenal massa atau keadaan lebih lanjut, seperti pernah dikatakan Mao Tse Tung; “massa adalah pahlawan yang sebenarnya, sementara kami sering bersifat kekanak-kanakan dan mengabaikannya, dan tanpa memahami hal ini, adalah mustahil untuk mendapatkan pengetahuan bahkan yang paling dasar.”
Karenanya, tugas mendesak gerakan perempuan adalah mendirikan sekretariat atau komite-komite di tengah massa, mempelajari dengan detail situasi masyarakat dan kaum perempuan di suatu tempat, dan mengorganisasikan mereka menurut kebutuhan-kebutuhan paling real.
Bergaris massa bukan berarti mengabaikan orientasi atau perspektif politik, tetapi keduanya bersifat satu kesatuan, yaitu, bekerja di tengah massa sambil memberikan arah atau perspektif perjuangan politik. Karena, bagaimanapun, perjuangan perempuan hanya akan berjangkauan luas jikalau mengambil bentuk-bentuk perjuangan politik dan didasarkan pada teori-teori revolusioner.
*) Penulis adalah Staff Deputi Kajian dan Bacaan KPP-PRD
Sudah hampir tiga abad, sejak Mercy Otis Warren dan kawan-kawannya mendesak pengakuan atas hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar AS, gerakan perempuan berada di teleng pembebasan kaumnya, untuk menempatkan kaum perempaun sebagai manusia bermartabat dan setara dengan lainnya.
Dalam kurun waktu itu, gerakan perempuan telah ambil-bagian pula dalam berbagai perjuangan bersama rakyat secara umum, seperti pejuangan anti-kolonial, anti-imperialisme, hingga perjuangan untuk sosialisme.
Demikian pula dengan Indonesia, negara tempat kaum perempuan telah memainkan peran yang sangat signifikan, bahkan menjadi cikal bakal dari munculnya gagasan soal nation itu sendiri—Kartini.
Akan tetapi, paska penghancuran dan represi brutal oleh rejim Soeharto terhadap gerakan perempuan, kita semakin sulit menemukan sebuah gerakan perempuan yang melibatkan partisipasi massa secara luas. Kita jarang sekali menemukan minat kaum perempuan secara luas, khususnya kalangan bawah, untuk mendiskusikan atau berpartisipasi dalam isu-isu gerakan feminis.
Kita menyaksikan keterputusan antara isu-isu feminis dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi sebagian besar kaum perempuan. Ketika sebagian besar feminis menyerukan peningkatan porsi perempuan di dalam kekuasaan politik, sebagian besar pemilih perempuan masih termobilisasi menurut pilihan-pilihan pragmatis mereka. seperti ditemukan CSIS, bahwa 80% perempuan lebih senang memilih SBY-Budiono, padahal kebijakan neoliberal keduanya sangat menindas perempuan.
Elitisme Gerakan Perempuan
Setelah rejim Soeharto tumbang dan angin kebebasan (terbatas) mulai bertiup, gerakan perempuan mulai berusaha menemukan momentum untuk muncul kembali, namun belum berkembang seperti sedia-kala.
Memang, sebagai konsekuensi dari kebebasan (terbatas) itu, sebagian aktifis perempuan bisa membaca kembali dan bergelut dengan persoalan teoritis, sehingga lebih cerdas dalam meluncurkan isu-isu yang berbau gender. Perempuan kelas atas dan kelas menengah, termasuk dari golongan akademisi dan mahasiswa, menjadi sektor yang paling dinamis dalam menyerap teori-teori feminis dari luar.
Ada sedikit masalah di sini; pertama, sebagaian gerakan perempuan—liberal, radikal, dan sosialis—terkadang menyerap teori-teori feminis secara tidak kritis, dan sangat minim sekali melakukan kajian mengenai karakteristik situasi perempuan di Indonesia. Kedua, gerakan perempuan memang berhasil menjawab sebagian besar problem teoritis, namun gagal dalam menjalan problem nyata kaum perempuan mayoritas. Sangat sedikit kaum feminis yang memahami situasi perempuan kaum tani, buruh, dan kaum miskin lainnya.
Alih-alih bisa menjawab tuntutan konkret perempuan kebanyakan, sebagian kaum feminis sibuk menyusun kampanye mereka di “menara gading”. Sehingga mereka terlihat agak eksklusif di tengah-tengah kaumnya sendiri.
Di mata perempuan kebanyakan (petani, buruh, dan miskin perkotaan), masalah terbesar mereka adalah sosial-ekonomi akibat sistim neoliberalisme; bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Itu pula persoalan kerumah-tanggaan yang paling banyak membuat pusing “tujuh keliling” kalangan ibu-ibu.
Adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa sebagian besar orang miskin di Indonesia adalah kaum perempuan, sebagian besar putus sekolah adalah perempuan, tingkat kematian tertinggi adalah perempuan. Inilah medan perang yang sebenarnya.
Roti dan Neoliberalisme
Jika membaca sejarah gerakan perempuan di masa lalu, kita akan menemukan bahwa perempuan banyak menuntut soal roti. Theroigne de Mericourt, seorang feminis perancis, telah memimpin 8000 perempuan berbaris meminta roti. Di Amerika, tahun 1908, puluhan ribu perempuan juga menuntut roti. Dan di Rusia, ketika perempuan yang mengawali bergemanya revolusi oktober, mereka telah berteriak “roti, tanah, dan perdamaian”.
Ada yang mengatakan, isu semacam itu terlalu “urusan perut” dan sedikit sekali berbau tuntutan gender. Akan tetapi, bagi perempuan kalangan bawah yang kurang terpelajar dan terlalu tertekan karena masalah ekonomi, tuntutan “roti’ jauh lebih nyata dan konkret dibanding isu lainnya. Dan, seketika tuntutan roti bisa menjadi pemberontakan politis, tatkala rejim berkuasa tidak cakap dalam meresponnya.
Sekarang ini, di era yang disebut neoliberalisme, perempuan terkena dampak buruk tidak saja karena posisi yang tak adil di dalam kelurga ataupun masyarakat, tetapi juga dihasilkan oleh pembagian kerja secara seksual. Perempuan sangat menderita karena fleksibilitas pasar tenaga kerja, terkena dampak privatisasi, dan penghapusan subdisi.
Dengan tujuan memudahkan perampokan sumber daya alam dan kekayaan nasional yang diakumulasi secara kolektif, neoliberalisme melakukan penyusutan atau deformasi negara, terutama aspek negara yang baik-buruknya berhubungan dengan kepentingan kolektif atau ide-ide kesejahteraan. Akibatnya, perempuan yang sudah tidak berdaya secara sosial harus berhadapan dengan, meminjam istilah sutradara Oliver Stone, “kapitalisme ganas”.
Tidak jauh-jauh, korban paling terpukul dari serangkaian kebijakan itu adalah kaum perempuan, yang sudah sejak lama memang sudah dilumpukan kemampuan dan dihambat kemajuannya. Ada tiga persoalan krusial yang sangat genting untuk dipenuhi bagi perempuan; pekerjaan yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Disamping persoalan-persoalan lainnya, seperti kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual, perdagangan perempuan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
Secara politik, suka atau tidak suka, gerakan perempuan harus menjadi bagian paling aktif dalam konvergensi gerakan anti-neoliberal dan anti-imperialisme. Dan, karena neoliberalisme juga melahirkan polarisasi kelas yang sangat tajam di kalangan perempuan sendiri, maka perempuan kalangan bawahlah yang sangat berkepentingan dan terbukti aktif dalam mobilisasi-mobilisasi menuntut kesejahteraan.
Turun Ke Bawah
Ada pengalaman menarik dari gerakan perempuan Indonesia di masa lalu sehubungan dengan kerja-kerja di tengah massa. Seperti diceritakan Umi Sardjono, ketua umum Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), bahwa gerakan perempuan di masanya sangat aktif dalam melakukan pembelaan hak-hak perempuan sebagai ibu, pekerja, dan warga negara, menyokong pendidikan dan kesejahteraan, dan memperjuangkan hak anak-anak untuk hidup.
Gerwani aktif memberikan ketrampilan kepada perempuan, seperti menjahit, merenda, menyulam, dan masak-memasak. Mereka juga aktif dalam gerakan pemberantasan buta huruf dan gerakan pendidikan hingga ke desa-desa. Untuk anak-anak, organisasi yang dicap komunis ini mendirikan TK.Melati. Untuk menarik dukungan pedagang menengah dan kecil yang sebagian besar adalah perempuan, gerwani juga mendirikan tempat penitipan anak di pasar-pasar.
Dalam lapangan perjuangan lain, gerwani juga aktif bersama organisasi lain dalam membela ibu dan anak-anak terlantar karena suami kurang bertanggung-jawab, mengorganisir buruh perempuan yang dirugikan sistim kerja, hingga turun ke sawah atau ladang untuk membela kaum tani dan hak atas tanah garapan dari tuan tanah dan perusahaan besar.
Pantas saja, gerwani berhasil tumbuh menjadi organisasi perempuan terbesar saat itu dengan jumlah anggota mencapai 1,5 juta. Sampai sekarang, belum ada organisasi perempuan revolusioner yang mempunyai anggota sebanyak itu.
Bagi gerakan perempuan sekarang, tidak ada salahnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran terbaik dari masa lalu dan mengkombinasikannya dengan kebutuhan-kebutuhan dalam situasi yang baru. Tetapi, prinsip bahwa “aktivis perempuan harus turun ke bawah”, adalah bersifat wajib.
Turun ke bawah adalah sekaligus untuk mengetahui dan mengenal massa atau keadaan lebih lanjut, seperti pernah dikatakan Mao Tse Tung; “massa adalah pahlawan yang sebenarnya, sementara kami sering bersifat kekanak-kanakan dan mengabaikannya, dan tanpa memahami hal ini, adalah mustahil untuk mendapatkan pengetahuan bahkan yang paling dasar.”
Karenanya, tugas mendesak gerakan perempuan adalah mendirikan sekretariat atau komite-komite di tengah massa, mempelajari dengan detail situasi masyarakat dan kaum perempuan di suatu tempat, dan mengorganisasikan mereka menurut kebutuhan-kebutuhan paling real.
Bergaris massa bukan berarti mengabaikan orientasi atau perspektif politik, tetapi keduanya bersifat satu kesatuan, yaitu, bekerja di tengah massa sambil memberikan arah atau perspektif perjuangan politik. Karena, bagaimanapun, perjuangan perempuan hanya akan berjangkauan luas jikalau mengambil bentuk-bentuk perjuangan politik dan didasarkan pada teori-teori revolusioner.
*) Penulis adalah Staff Deputi Kajian dan Bacaan KPP-PRD
Pentingnya Konsultasi Kerakyatan
Oleh; Rudi Hartono
Ada banyak kelompok yang berpartisipasi dalam demonstrasi setahun pemerintahan SBY-Budiono, kemarin (20/10). Meski sangat beragam dan tersebar, tetapi pernyataan politik mereka bisa disimpulkan menjadi satu, bahwa SBY-Budiono sudah gagal dan sudah saatnya membicarakan “penggantian”.
Namun, untuk menjawab persoalan penggantian itu, kita seperti menabrak tembok yang sangat tebal. Para ahli politik segera menggaris-bawahi, bahwa konstitusi kita menolak “model penggulingan kekuasaan”. Sementara para pendukung SBY tidak henti-hentinya menyodorkan argumen sederhana, bahwa SBY terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan ia mendapatkan 60% suara.
Ada pula argumentasi begini; “jumlah mereka yang turun melakukan aksi pada tanggal 20 oktober, sangat kecil. Tidak sampai 50 ribu orang seluruh Indonesia, atau hanya nol koma sekian persen dari pendukung SBY melalui kotak suara.”
Meskipun para aktivis sangat fasih untuk membantah hal itu, namun tidak sedikit atau bahkan mayoritas rakyat dapat termakan oleh logika-logika menyesatkan tersebut.
Logika Mayoritas Atas Minoritas
Kita sedang berhadapan dengan satu tawaran dalam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, yang dianggap paling sah dan objektif di seluruh dunia. Demokrasi dimanapun, mengutip Andrés Pérez Baltodano, akan selalu berhadapan dua hal; pertama, sebuah proses politik formal yang didesain dan dikendalikan oleh grup atau kelompok elit berkuasa. Kedua, sebuah konsensus sosial diantara rakyat, negara, dan pasar melalui proses-proses yang terus berkembang.
Salah satu cara untuk membangun konsensus sosial adalah penerapan logika “mayoritas besar”—atau, minoritas harus tunduk kepada mayoritas. Sebagaimana dikatakan oleh Xabier Gorostiaga, bahwa Semua perbedaan kepentingan dan benturan sosial di masyarakat dikanalkan melalui kerangka logika “mayoritas besar” ini.
Inilah yang sekarang dipergunakan oleh rejim neoliberal dan para pendukungnya. Logika “mayoritas besar”, yang disusun berdasarkan tafsir terhadap angka-angka hasil kotak pemilihan, sangat efektif untuk meyingkirkan persepsi minoritas.
Jika kita mau membantahnya, tidak cukup dengan mengajak berdebat secara teoritis di ruang publik atau lewat artikel, tetapi harus terbukti di lapangan praktik.
Media Massa Yang Dikontrol Kanan
Saya sepakat dengan Marta Hanecker, bahwa demokrasi hanya akan bisa bertahan jikalau semua orang bisa memiliki informasi yang benar. Ada masalah ketika media tidak memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat, dimana kepentingan kelas dominan lebih mendominasi politik kanan media dalam menyebarkan informasi.
Noam Chomsky sangat benar ketika mengatakan bahwa propaganda sangat penting bagi demokrasi borjuis, sebagaimana halnya dengan represi bagi negara totaliter. Kita menghadapi mesin propaganda raksasa yang sanggup bekerja 24 jam, dan menyalurkan informasi bohong ke rumah-rumah kita selama 24 jam pula.
Karenanya, saya sangat menyakini, bahwa banyaknya orang yang masih bertahan untuk mendukung SBY-atau pasif terhadap SBY, karena sebagian besar dari mereka menerima informasi “bohong” dari media.
Lembaga survey juga memainkan peran memanipulasi fakta di sini, ketika mereka terus-menerus merelease hasil jajak pendapat yang menguntungkan penguasa. Tidak soal apakah hasil jajak pendapat itu akurat atau tidak, tetapi, pada intinya, mereka telah menyajikan angka-angka (figure)—Ingat! orang kalangan bawah sangat mudah ditipu dengan angka-angka.
Konstitusional dan Inkonstitusional
Terkadang, kita juga sangat mudah dijebak dalam perdebatan soal konstitusional atau tidak–inskonstitusional. Padahal, segala sesuatu bisa menjadi konstitusional tergantung dari siapa yang menjadi pemenang atau penguasa.
Seperti soal kemerdekaan Indonesia, yang tidak konstitusional di mata UU penguasa kolonial, tetapi menjadi sangat konstitusional bagi konstitusi Indonesia merdeka. Namun, meskipun begitu, semuanya butuh syarat-syarat berupa dukungan dari rakyat.
Saat berbicara soal penggulingan, maka teoritisi kanan dan kaum demokrat pada umumnya akan merah telinganya, sebab bagi mereka penggulingan sudah tidak sesuai dengan alam demokrasi abad 21 ini. Kendati begitu, mereka tidak segan-segan untuk mendukung sayap kanan atau militer yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan kiri/pro-rakyat, seperti kasus Hugo Chavez di Venezuela dan Rafael Correa di Ekuador.
Sayangnya, ditengah pasifnya tindakan massa rakyat untuk menggunakan jalur “people power” untuk saat ini, maka kita dipaksa untuk berterima dengan satu jalur saja, yaitu jalur konstitusional.
Pentingnya Konsultasi Kerakyatan
Untuk melewati rintangan-rintangan besar seperti di atas, maka cara bertanya kepada rakyat menjadi penting sekali, terutama untuk mendapatkan dukungan atau konsensus dari rakyat. Saya menganggap bahwa jalan konsultasi kerakyatan bisa menjadi salah satu cara untuk melompati rintangan itu dengan sangat aman.
Pertama, kita bisa mendorong atau mengumpulkan dukungan rakyat dalam jumlah besar, secara konkret, dan tertulis/terdokumentasi. Ini sekaligus dapat memukul balik logika “mayoritas besar” demokrasi liberal.
Kedua, kita bisa memblokir atau memangkas jangkauan media mainstream, yang cenderung memanipulasi dan menipu rakyat. Melalui konsultasi, yaitu mengunjungi rakyat dari pintu ke pintu, kita bisa mematahkan propaganda borjuis di balik pintu rakyat.
Ketiga, cara-cara seperti ini, kendati tidak mau diakui dalam Undang-undang negara saat ini, tetapi tetap legitimate. Bahkan, kalau saya tidak salah, UUD 1945 pasca proklamasi memberi sinyalemen mengenai perlunya referendum dengan rakyat. Ini adalah jalur membalikkan keadaan secara konstitusional.
Konsultasi kerakyatan juga punya manfaat positif sangat banyak bagi kaum pergerakan, seperti pendidikan politik kerakyatan, pengorganisasian basis, konsolidasi dukungan electoral, dan potensi mobilisasi di masa depan.
Frente Amplio, front multi-kiri dan gerakan sosial di Uruguay, sangat sukses ketika menggunakan model konsultasi kerakyatan ini untuk pembangunan kekuatan. Ini dipraktekkan Frente Amplio dalam referendum pada 8 Desember 2002, yang mencoba memutuskan apakah mencabut atau mendukung UU yang membolehkan kemitraan perusahaan minyak negara dengan asing. Frente Amplio berhasil mengumpulkan 700.000 tandangan yang diperlukan.
Berbarengan dengan proses menggalang petisi itu, ada krisis kuat yang mulai melemahkan rejim neoliberal di Uruguay, sehingga semakin memberi kesempatan untuk menjadi penolakan terhada rejim dan memotivasi rakyat untuk bangkit.
Pembangunan Kekuatan dan Penyadaran
Bung Karno pernah mengatakan, “Dan jikalau kita bergerak, maka haruslah selamanya kita ingat, bahwa cita-cita kita dapat terkabul, selama kita belum mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mendesakkan terkabulnya cita-cita itu.” Ya, jalan untuk menciptakan kekuasaan itu adalah dengan membikin kuasa (machtsvorming).
Menurut saya, metode konsultasi kepada rakyat adalah bagian dari machtvorming, seperti yang dimaksudkan oleh Bung Karno. Bung Karno pun tidak jarang mengunjungi rakyat kecil, kaum marhaen, untuk berdiskusi dan mengetahui keinginan mereka. Bung Karno tidak pernah berhenti melakukan tournee ke berbagai tempat, dari rumah ke rumah, untuk membangkitkan rakyat.
Lebih lanjut, Bung Karno juga berkata: “Inilah pekerjaan partai-pelopor yang pertama : mengolah kemauan-massa yang tadinya onbewust itu hingga menjadi kemauan-massa bewust. Bentukan dan kontradiksinya perjuangan harus ia ajarkan pada massa dengan jalan yang gampang dimengerti dan yang masuk sampai kehati-hatiannya dan akal-semangatnya. Ia harus membuka-buka mata massa, menggugah-gugah keyakinan massa, mengobar-ngobarkan semangat massa tentang segala seluk-beluknya nasib dan perjuangan massa.”
Saya pun sangat menyakini, bahwa metode konsultasi rakyat, yaitu dengan mendatangi rakyat dari pintu ke pintu, akan membuka fikiran dan kesadaran rakyat kepada persoalan yang nyata. Ini bisa menjadi ajang pendidikan politik kepada rakyat, sekaligus memicu dan memotivasi mereka yang apolitis dan anti-partai, untuk mulai bangkit dan melakukan gerakan politik.
Pekerjaan Bersama, Pekerjaan Persatuan Oposisi
Bagaimanapun bagusnya suatu gagasan, tetapi kalau tidak ada yang mau melaksanakan, maka dia hanya akan menjadi untaian kata-kata tanpa kekuatan. Untuk itu, konsultasi kerakyatan ini pun harus dikerjakan bersama.
Apalagi, mengingat bahwa jumlah penduduk kita sangat besar, geografi yang sangat luas, dan bentuk kepulauan, tentunya menjadi hambatan-hambatan yang sangat berat untuk memulai pekerjaan ini. Saya setuju dengan Bung Karno, bahwa setiap perjuangan manusia memang sangat perlu membanting tulang, memeras keringat, dengan sangat gigih dan tidak cepat menyerah.
Lagi-pula, jika ini bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh kekuatan oposisi terhadap rejim neoliberal, maka konsultasi kerakyatan bisa menjadi ruang untuk konvergensi kekuatan anti-neoliberal secara spesifik.
Karena, berbicara perubahan tanpa partisipasi massa rakyat, adalah sama saja dengan keinginan melihat bulan di siang hari.
Penulis adalah Anggota biasa Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Ada banyak kelompok yang berpartisipasi dalam demonstrasi setahun pemerintahan SBY-Budiono, kemarin (20/10). Meski sangat beragam dan tersebar, tetapi pernyataan politik mereka bisa disimpulkan menjadi satu, bahwa SBY-Budiono sudah gagal dan sudah saatnya membicarakan “penggantian”.
Namun, untuk menjawab persoalan penggantian itu, kita seperti menabrak tembok yang sangat tebal. Para ahli politik segera menggaris-bawahi, bahwa konstitusi kita menolak “model penggulingan kekuasaan”. Sementara para pendukung SBY tidak henti-hentinya menyodorkan argumen sederhana, bahwa SBY terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan ia mendapatkan 60% suara.
Ada pula argumentasi begini; “jumlah mereka yang turun melakukan aksi pada tanggal 20 oktober, sangat kecil. Tidak sampai 50 ribu orang seluruh Indonesia, atau hanya nol koma sekian persen dari pendukung SBY melalui kotak suara.”
Meskipun para aktivis sangat fasih untuk membantah hal itu, namun tidak sedikit atau bahkan mayoritas rakyat dapat termakan oleh logika-logika menyesatkan tersebut.
Logika Mayoritas Atas Minoritas
Kita sedang berhadapan dengan satu tawaran dalam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, yang dianggap paling sah dan objektif di seluruh dunia. Demokrasi dimanapun, mengutip Andrés Pérez Baltodano, akan selalu berhadapan dua hal; pertama, sebuah proses politik formal yang didesain dan dikendalikan oleh grup atau kelompok elit berkuasa. Kedua, sebuah konsensus sosial diantara rakyat, negara, dan pasar melalui proses-proses yang terus berkembang.
Salah satu cara untuk membangun konsensus sosial adalah penerapan logika “mayoritas besar”—atau, minoritas harus tunduk kepada mayoritas. Sebagaimana dikatakan oleh Xabier Gorostiaga, bahwa Semua perbedaan kepentingan dan benturan sosial di masyarakat dikanalkan melalui kerangka logika “mayoritas besar” ini.
Inilah yang sekarang dipergunakan oleh rejim neoliberal dan para pendukungnya. Logika “mayoritas besar”, yang disusun berdasarkan tafsir terhadap angka-angka hasil kotak pemilihan, sangat efektif untuk meyingkirkan persepsi minoritas.
Jika kita mau membantahnya, tidak cukup dengan mengajak berdebat secara teoritis di ruang publik atau lewat artikel, tetapi harus terbukti di lapangan praktik.
Media Massa Yang Dikontrol Kanan
Saya sepakat dengan Marta Hanecker, bahwa demokrasi hanya akan bisa bertahan jikalau semua orang bisa memiliki informasi yang benar. Ada masalah ketika media tidak memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat, dimana kepentingan kelas dominan lebih mendominasi politik kanan media dalam menyebarkan informasi.
Noam Chomsky sangat benar ketika mengatakan bahwa propaganda sangat penting bagi demokrasi borjuis, sebagaimana halnya dengan represi bagi negara totaliter. Kita menghadapi mesin propaganda raksasa yang sanggup bekerja 24 jam, dan menyalurkan informasi bohong ke rumah-rumah kita selama 24 jam pula.
Karenanya, saya sangat menyakini, bahwa banyaknya orang yang masih bertahan untuk mendukung SBY-atau pasif terhadap SBY, karena sebagian besar dari mereka menerima informasi “bohong” dari media.
Lembaga survey juga memainkan peran memanipulasi fakta di sini, ketika mereka terus-menerus merelease hasil jajak pendapat yang menguntungkan penguasa. Tidak soal apakah hasil jajak pendapat itu akurat atau tidak, tetapi, pada intinya, mereka telah menyajikan angka-angka (figure)—Ingat! orang kalangan bawah sangat mudah ditipu dengan angka-angka.
Konstitusional dan Inkonstitusional
Terkadang, kita juga sangat mudah dijebak dalam perdebatan soal konstitusional atau tidak–inskonstitusional. Padahal, segala sesuatu bisa menjadi konstitusional tergantung dari siapa yang menjadi pemenang atau penguasa.
Seperti soal kemerdekaan Indonesia, yang tidak konstitusional di mata UU penguasa kolonial, tetapi menjadi sangat konstitusional bagi konstitusi Indonesia merdeka. Namun, meskipun begitu, semuanya butuh syarat-syarat berupa dukungan dari rakyat.
Saat berbicara soal penggulingan, maka teoritisi kanan dan kaum demokrat pada umumnya akan merah telinganya, sebab bagi mereka penggulingan sudah tidak sesuai dengan alam demokrasi abad 21 ini. Kendati begitu, mereka tidak segan-segan untuk mendukung sayap kanan atau militer yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan kiri/pro-rakyat, seperti kasus Hugo Chavez di Venezuela dan Rafael Correa di Ekuador.
Sayangnya, ditengah pasifnya tindakan massa rakyat untuk menggunakan jalur “people power” untuk saat ini, maka kita dipaksa untuk berterima dengan satu jalur saja, yaitu jalur konstitusional.
Pentingnya Konsultasi Kerakyatan
Untuk melewati rintangan-rintangan besar seperti di atas, maka cara bertanya kepada rakyat menjadi penting sekali, terutama untuk mendapatkan dukungan atau konsensus dari rakyat. Saya menganggap bahwa jalan konsultasi kerakyatan bisa menjadi salah satu cara untuk melompati rintangan itu dengan sangat aman.
Pertama, kita bisa mendorong atau mengumpulkan dukungan rakyat dalam jumlah besar, secara konkret, dan tertulis/terdokumentasi. Ini sekaligus dapat memukul balik logika “mayoritas besar” demokrasi liberal.
Kedua, kita bisa memblokir atau memangkas jangkauan media mainstream, yang cenderung memanipulasi dan menipu rakyat. Melalui konsultasi, yaitu mengunjungi rakyat dari pintu ke pintu, kita bisa mematahkan propaganda borjuis di balik pintu rakyat.
Ketiga, cara-cara seperti ini, kendati tidak mau diakui dalam Undang-undang negara saat ini, tetapi tetap legitimate. Bahkan, kalau saya tidak salah, UUD 1945 pasca proklamasi memberi sinyalemen mengenai perlunya referendum dengan rakyat. Ini adalah jalur membalikkan keadaan secara konstitusional.
Konsultasi kerakyatan juga punya manfaat positif sangat banyak bagi kaum pergerakan, seperti pendidikan politik kerakyatan, pengorganisasian basis, konsolidasi dukungan electoral, dan potensi mobilisasi di masa depan.
Frente Amplio, front multi-kiri dan gerakan sosial di Uruguay, sangat sukses ketika menggunakan model konsultasi kerakyatan ini untuk pembangunan kekuatan. Ini dipraktekkan Frente Amplio dalam referendum pada 8 Desember 2002, yang mencoba memutuskan apakah mencabut atau mendukung UU yang membolehkan kemitraan perusahaan minyak negara dengan asing. Frente Amplio berhasil mengumpulkan 700.000 tandangan yang diperlukan.
Berbarengan dengan proses menggalang petisi itu, ada krisis kuat yang mulai melemahkan rejim neoliberal di Uruguay, sehingga semakin memberi kesempatan untuk menjadi penolakan terhada rejim dan memotivasi rakyat untuk bangkit.
Pembangunan Kekuatan dan Penyadaran
Bung Karno pernah mengatakan, “Dan jikalau kita bergerak, maka haruslah selamanya kita ingat, bahwa cita-cita kita dapat terkabul, selama kita belum mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mendesakkan terkabulnya cita-cita itu.” Ya, jalan untuk menciptakan kekuasaan itu adalah dengan membikin kuasa (machtsvorming).
Menurut saya, metode konsultasi kepada rakyat adalah bagian dari machtvorming, seperti yang dimaksudkan oleh Bung Karno. Bung Karno pun tidak jarang mengunjungi rakyat kecil, kaum marhaen, untuk berdiskusi dan mengetahui keinginan mereka. Bung Karno tidak pernah berhenti melakukan tournee ke berbagai tempat, dari rumah ke rumah, untuk membangkitkan rakyat.
Lebih lanjut, Bung Karno juga berkata: “Inilah pekerjaan partai-pelopor yang pertama : mengolah kemauan-massa yang tadinya onbewust itu hingga menjadi kemauan-massa bewust. Bentukan dan kontradiksinya perjuangan harus ia ajarkan pada massa dengan jalan yang gampang dimengerti dan yang masuk sampai kehati-hatiannya dan akal-semangatnya. Ia harus membuka-buka mata massa, menggugah-gugah keyakinan massa, mengobar-ngobarkan semangat massa tentang segala seluk-beluknya nasib dan perjuangan massa.”
Saya pun sangat menyakini, bahwa metode konsultasi rakyat, yaitu dengan mendatangi rakyat dari pintu ke pintu, akan membuka fikiran dan kesadaran rakyat kepada persoalan yang nyata. Ini bisa menjadi ajang pendidikan politik kepada rakyat, sekaligus memicu dan memotivasi mereka yang apolitis dan anti-partai, untuk mulai bangkit dan melakukan gerakan politik.
Pekerjaan Bersama, Pekerjaan Persatuan Oposisi
Bagaimanapun bagusnya suatu gagasan, tetapi kalau tidak ada yang mau melaksanakan, maka dia hanya akan menjadi untaian kata-kata tanpa kekuatan. Untuk itu, konsultasi kerakyatan ini pun harus dikerjakan bersama.
Apalagi, mengingat bahwa jumlah penduduk kita sangat besar, geografi yang sangat luas, dan bentuk kepulauan, tentunya menjadi hambatan-hambatan yang sangat berat untuk memulai pekerjaan ini. Saya setuju dengan Bung Karno, bahwa setiap perjuangan manusia memang sangat perlu membanting tulang, memeras keringat, dengan sangat gigih dan tidak cepat menyerah.
Lagi-pula, jika ini bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh kekuatan oposisi terhadap rejim neoliberal, maka konsultasi kerakyatan bisa menjadi ruang untuk konvergensi kekuatan anti-neoliberal secara spesifik.
Karena, berbicara perubahan tanpa partisipasi massa rakyat, adalah sama saja dengan keinginan melihat bulan di siang hari.
Penulis adalah Anggota biasa Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Langganan:
Postingan (Atom)