KISAH SEORANG TIRAN

Sebuah Catatan dari bilik Istana Rakyat (bagian 2)
KISAH SEORANG TIRAN

KETIKA baru menduduki kursi kekuasaan, semangat Idealisme masih menggelora dan Ayat-ayat Tuhan masih menjadi argumentasi dalam setiap diplomasi karena di dukung oleh Partai Politik yang menggunakan simbol-simbol agama.

Tokoh kita ini penampilannya amat bersaja sejak menjadi pejabat public sebelum menjadi orang nomor 1 di Daerahnya sehingga warisan dari Pimpinan dialah yang akan menjadi “Putra Mahkota” ketika “sang Raja Turun Tahta” pada saat itu. Ia  seorang Muslim yang  taat dilihat dari sudut pelaksanaan syariat dia adalah Muslim sejati

“saya pernah membenci orang2 yang datang menunjukan bagaimana meraih kekayaan, baik dari staf, teman2  terdekat maupun keluarga, mereka berusaha membius dengan membisikan “Pak kesempatan tidak akan selalu terbuka, gunakan jabatan bapak sekarang dengan baik mumpung tanda Tangan bapak masih laku, karena periode yang akan datang bapak tidak bisa mencalonkan lagi karena bertentangan dengan aturan”.

Mungkin cukup lambat  tetapi pasti hembusan memperkaya diri itu semakin menusuk dalam hati. Pintu-pintu kolaborasi mulai terkuak dengan ide2  brilian mulai ditetapkan. Kesibukan Dinas saya tidak begitu tersaingi karena ada putra terbaik saya yang memainkan peran di Legislatif  yang akan mem bac up setiap perizinan mulai dari proyek terkecil samapai proyek raksasa dan dikerjakan melalui Tim Konsultan yang menjadi kepercayaan saya. Pintu-pintu memang terbuka dengan lebar bagi para pembawa angin surga, namun timbul juga bermacam rintangan antara lain lawan politik partai pengusung saya di Legislatif atau para kritikus lainnya. Disini saya mendapat pelajarn penting bahwa “manusia licin selain harus mampu “Tambah, kurang dan kali” tetapi harus tahu bagaimana cara mebagi”

Melalui  kebijakan, saya mulai memainkan peran sebagai sutradara, sehingga tidak satu proyek sekecil apapun yang tidak bisa lewat dari kerja Tim Konsultan saya.  bagaimana mengambil alih Tanah rakyat dan diganti rugi serendah-rendahnya, kemudian dijual kepada investor dengan harga semahal-mahalnya dan tiap tahun perusahaan harus membayar utang budi diluar pajak, terserah apa itu namanya, dengan tanda Tangan sakti, lahan-lahan perkebunan yang sudah habis masa HGU nya walaupun menurut aturan pertanahan tidak tepat yang  terpenting adalah keuntungan secara materi, biarkan petani penggarap disingkirkan bila perlu ditangkap kalau tetap melawan.

Setelah berkuasa dalam dua  masa jabatan, kini saya kembali menjadi anggota masyarakat biasa. Tidak punya jabatan apa2 lagi. Walaupun saya kini sudah kaya raya, rumah saya sepi, tamu-tamu begitu sabar menunggu setiap saat tidak mengenal waktu kini tidak ada lagi. Teman2 yang begitu akrab dan bersahabat kini Cuma sekedar berhalo jika sekali  kebetulan berpapasan.

Hati saya begitu kosong, kekayaan saya kalau dihitung tidak akan habis Tujuh Puluh turunan, rupanya sia-sia untuk mengisi kekosoangan jiwa. Istri saya pun tidak bisa mengeluarkan kata2 dari mulutnya kecuali keluhan dan tangisan . ditengah tumpukan harta benda  istri saya pun kini menjadi gudang menyimpan rupa-rupa penyakit yang tak tersembuhkan.

Satu- satunya sebab kenapa saya tidak membunuh diri, adalah karena di dada ini  masih tersisa sedikit  apa yang orang sebut:  IMAN.

Kriminal secara sistematis itu namanya Korupsi

*Rozak Daud Hobamatan

Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolute (kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan yang mutlak korup secara mutlak) – Lord Acton

Semakin tinggi jabatan dan semakin kuat kekuasaan seseorang semakin besar tindakan korupsi yang dilakukannya, itulah bahasa sederhana yang ditafsirkan dari teori prof Lord Action. Karena tindakan korupsi ini biasanya dilakukan oleh pejabat public/pemerintah. Hal ini ada tiga factor yang mempengaruhi korupsi itu secara sistematis terjadi di ruang-ruang birokrasi. Tiga factor itu, adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis, sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas birokrasi pemerintahan.

Namun, harus diakui, sumber dari berbagai krisis adalah perilaku korup dari aparat pemerintahan yang didukung sebagian pengusaha (dan masyarakat). Proses korupsi ini dilakukan bukan hanya saat seseorang menjabat, tetapi juga mulai dari pencalonannya. Bahkan, dilanjutkan pada proses perekrutan politik berikutnya, termasuk dalam pencalonan anggota legislatif, penerimaan PNS, mutasi jabatan dan transaksi lain diluar ketentuan yang berlaku.

Oligarki politik, termasuk dalam pengisian jabatan di tingkat birokrasi, diduga memang untuk melindungi kelompok lingkaran setan kekuasaan, untuk menjama semua anggaran demi kepentingan kelompok dan golongannya.

Korupsi yang dilembagakan

Dalam konteks yang komprehensif, korupsi adalah kejahatan kerah putih (white collar crime) dengan perbuatan yang selalu berubah modus operandinya. Acap kali dalam kasus korupsi sulit sekali memperoleh bukti secara prosedural. Korupsi juga disebut sebagai kejahatan yang sulit tersentuh (invisible crime) sehingga membutuhkan pendekatan sistem untuk pemberantasannya. Pemberantasan korupsi memerlukan kebijakan politik yang jelas dan lugas. Prinsipnya, pengembangan permasalahan hukum terkait korupsi itu tidak bisa dipisahkan terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintahan yang baik, sebagai buah dari pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tentu tidak dapat dipisahkan dari politik, sosial, dan ekonomi sebagai implikasi maupun latar belakangnya.

dimensi kejahatan yang terkait dengan pembangunan suatu Negara adalah terjadinya peningkatan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang meluas, yang dikenal sebagai korupsi sistemik. Karena korupsi sistemik ini melibatkan sejumlah kelembagaan negara, juga disebut sebagai korupsi kelembagaan. Korupsi kelembagaan, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan terkait kepentingan ekonomi melibatkan upper economic class, seperti pengusaha kelas kakap (konglomerat), dan upper power class, seperti pejabat tinggi. Di Indonesia pejabat tinggi itu tak bisa dilepaskan dari wakil rakyat yang memiliki kini kekuasaan besar, termasuk dalam penentuan anggaran dan distribusi proyek pembangunan.

Pengusaha dan penguasa melakukan konspirasi untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Selama Tahun 2010 kejaksaan negeri kota Sukabumi sibuk menangani kasus tindak pidana korupsi proyek penataan gedung DPRD Kota Sukabumi senilai 2,9 Miliar, kasus yang ditangani hamper satu Tahun ini tak kunjung selesai, banyak pihak pun menilai ada skandal di kasus ini dipihak penegak hokum dan pemerintah , berbagai kasus korupsi kelembagaan pun terungkap gamblang ke public muncul lagi kasus di Kota Sukabumi  Laporan seorang pengusaha yang menyebutkan keterlibatan Kadishub  dan seorang Anggota DPRD Kota Sukabumi. Perkaranya berkaitan dengan janji pemberian proyek Marka Jalan di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. menyerahkan uang sebanyak Rp. 95,5 juta. Begitupun di Kab Sukabumi Kejaksaan negeri Cibadak juga sedang menangani kasus korupsi uang jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang sampai saat ini tidak ada hasil yang jelas, muncul lagi kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di RS Sekarwangi senilai 2,5 Miliar, Pemberantasan Korupsi menggambarkan dengan nyata keterkaitan antara penguasa dan pengusaha.

Sejumlah kasus korupsi, yang melibatkan sejumlah pejabat pada lembaga pemerintah, kini masih ditangani penegak hukum. Kejaksaan baik Kota dan Kab.Sukabumi juga melakukan penahanan terhadap sejumlah tersangka kasus itu, meskipun sering kali masih terdengar suara sumbang dari masyarakat, terkait masih adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka yang ditangani Kejaksaan. Mereka ada yang ditahan, tetapi tak sedikit pula yang masih tetap bebas.

Beragamnya ujung perkara korupsi kelembagaan itu, meski sudah sampai ke meja hijau, tak terlepas dari sulitnya penegak hukum menjangkau kasus itu. Bahkan, sejumlah kasus lainnya diduga tidak terjangkau hukum, sekalipun perbuatan itu merugikan perekonomian masyarakat dan negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tak memadai menjangkau kasus korupsi kelembagaan ini.

Korupsi kelembagaan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha, memang menimbulkan kerancuan dalam memberikan limitasi yang berbeda antara norma dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana. Hal ini pada gilirannya memang menimbulkan kerancuan dan celah yang bisa dimanfaatkan pelaku korupsi kelembagaan.

Oleh karena itu, dalam melakukan pemberantasan korupsi, sikap yang diskriminatif, bersaing, dan tidak ingin bekerja sama dari sesama penegak hukum, terutama KPK, jaksa, dan polisi, justru akan melemahkan pemberantasan korupsi itu. KPK, bersama kejaksaan dan Polri, harus bersama-sama membuka tabir korupsi kelembagaan yang telah, dan mungkin saja, akan tetap meluas di negeri ini.

Rakyat akan sadar bahwa korupsi adalah bahaya laten yang harus di Lawan.

*tulisan pernah di muat di www.onlineberita.com

Menggugat kembali semangat Perjuangan dan perlawanan Rakyat

Rozak Daud Hobamatan *

“Dididik Kaum Muda dengan Perjuangan

Didik Penguasa dengan Perlawanan” tingkat kesucian yg pling mulia adalah yang lemah bediri tegak tanpa ragu sedikitpun di hadapan yg kuat.....

Selama ini negara hanya memberi ruang orang kaya dan orang miskin selalu ditelantarkan dalam segala hal. Baik masalah kebijakan publik, pendidikan, hukum, politik, agama dan sosial. Mereka tidak pernah diberi ruang gerak sosial. Kemiskinan memang memiliki implikasi sangat mengerikan. Seseorang bisa kehilangan kebebasan, karena struktur kemiskinan dengan jelas membatasi gerak seseorang melakukan seluruh tindakannya. Berbagai kondisi kemiskinan di Indonesia yang terjadi seperti malapetaka kelaparan, kekurangan pangan, pengangguran, bencana, penggusuran tanah, tiada ada kebebasan sipil, mahalnya pelayanan publik, pendidikan mahal, itu semua adalah bentuk-bentuk kemiskinan yang menciptakan penderitaan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, orang menjadi miskin bukan akibat kurangnya kemampuan yang ada pada dirinya, melainkan kurangnya kesempatan, sehingga ia menjadi miskin. Setelah runtuhnya rezim ORBA, Rakyat mendapat angin kebebasan untuk menyuarakan kemiskinan dan anti penindasan oleh kelompok muda.

Tulisan ini ingin membongkar nalar masyarakat khususnya kelompok Muda. Selama ini, pemerintah hanya memberi ruang kepada orang kaya dan orang miskin selalu ditelantarkan dalam segala hal. Baik masalah kebijakan publik, pendidikan, kesehatan hukum, politik, agama dan sosial. Mereka tidak pernah diberi ruang gerak sosial.

Penindasan ini juga diprakarsai pemerintah, kelompok pemodal, militer, agamawan dan birokrat yang menopang segala bentuk pemiskinan yang sengaja memiskinan secara struktural. Ketimpangan ekonomi yang diakibatkan kelompok masyarakat termarginalkan dari masyarakat yang mapan. Akibat kemiskinan inilah, dampak yang sangat kentara kriminal banyak mewarnai wajah media massa, dan elektronik.Dengan mudahnya ia membunuh orang, anaknya sendiri dan keluarga. Di samping itu, para koruptor merasa senang dengan kejahatan korupsinya, walaupun diekspos di media massa yang jelas sekali membuat rakyat miskin dan merugikan negara. Dari kenyataan inilah, orang kaya banyak membikin ulah merongrong negara beserta para bandit negara. Segala bentuk kerakusan dan keculasan dilakukan demi untuk kekayaan pribadi, yang notabene sering mengatasnamakan rakyat. Penindasan ini terus-menerus dilakukan dengan bentuk bisnis para birokrat, kaum pemodal dan agamawan dengan pengesahan ayat-ayat Tuhan. situasi politik yang tidak menentu ini, juga berakibat resesi ekonomi berkepanjangan dan dampaknya kemiskinan merajalela akibatnya tidak ada lapangan kerja. Penganguran berjumlah banyak, bahwa koruptor dan para bandit negaralah yang menodai terjadinya kemiskinan di negara Indonesia. Akhirnya pilihan ada di tangan Rakyat, LAWAN SEKARANG atau TERTINDAS SELAMANYA.

Cerita Pinggir Jalan…..

Setiap hari terlihat lalulalang anak-anak usia sekolah dan ibu-ibu diemperan toko, lampu merah bahkan didepan rumah Tuhan, paras muka mereka yang pucat serta pakaian yang kusut sangat menyakitkan. Tingkah laku mereka ini hanya membutuhkn sesuap nasi untuk bertahan hidup, karena mereka tahu Tuhan penyayang umatnya. Nasib anak-anak itu seharusnya berada dibangku sekolah, tetapi biaya pendidikan yang membuat mereka harus berbuat begitu. Begitu juga ibu tua yang setiap hari menggendong anaknya dipinggir jalan, tiap hari si ibu menghadapi persoalan yang sangat rumit mulai dari makan hari ini dan baju anaknya yang harus diganti.
Kemiskinan yang menyelimuti diri mereka sangat  kontra dengan perilaku dan gaya hidup orang-orang disekeliling mereka, padahal disamping kontrakan ibu tadi terdapat bangunan megah dengan fasilitas mobil mewah yang lebih dari satu dipampang di depan garasi.  Kekayaan dijadikan sebagian orang menjadi banyolan ditengan jeritan kemiskinan, yang lebih menyakitkan lagi para pejabat negara yang meminta kenaikan gaji dan fasilitas lainnya.

Negeri yang sombong dengan mayoritas masyarakat muslim ini akan marah besar dengan persoalan poligami dan penampilan para biduan dangdut tetapi tidak gampang marah dengan melihat pemimpinnya yang mengaku muslim tapi melakukan tindakan korupsi. Gerakan keagamaan hanya rajin mengeluarkan fatwa tapi hanya diam melihat koruptor bebas dari hukuman, tingginya harga bahan pokok, biaya BBM dan tarif dasar listrik yang mencekik leher, pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang tidak terjangkau.

Yang lebih murkah beramai-ramai naik haji dengan biaya negara, seolah-olah berkunjung kerumah Tuhan lebih mulia daripada anggarannya dialihkan pada pengentasan kemiskinan.  Dibalik itu yang lebih mencemaskan adalah para ulama yang hanya diam melihat ketimpangan itu semua,  tetapi gampang tersinggung pada masalah pornografi, poligami dengan berbagai fatwa atas nama Tuhan. Iman  tidak tersinggung dengan kemiskinan, gerakan keagamaan tidak cemas dengan keretgantungan negara pada utang luar negeri bahkan tidak marah dengan aset negara yang dijual kepada pihak asing.  Iman terus menerus disuarakan namun tidak menyentuh kepada struktur kehidupan yang lebih manusiawi,

Mungkin ada baiknya atau seharusnya kaum agamawan belajar lagi tentang Revolusi Islam Iran (Imam  Khomaeni) atau paling tidak belajar ulang tentang sejarah perjuangan H.Samanhudi dengan gerakan Serikat Dagang Islam. karena itulah membuat kita tercerahkan tentang makna sebuah keadilan dan kemanusiaan. Islam tumbuh dengan pengorbanan kesyahidan para putra-putri tercinta (Imam khomaeni), saya kira Indonesia juga merdeka dengan darah para anak bangsa.

Imam khomaeni dengan prinsip  'Kehormatan di hadapan Allah atau kehinaan yang abadi'. kritiknya kepada Ulama yang memisahkan diri dengan masalah social,  bagi mereka yang menganggap Islam memisahkan diri dari pemerintah dan politik harus harus dikatakan pada orang-orang itu bahwa;  Qur'an suci dan sunnah nabi banyak mengandung pemerintah dan politik.  Ia memberikan  definisi tentang Ulama:  “Ulama adalah mereka yang menentang dengan kesewenag-wenang, serta dengan ummat lainnya mendidik,mengontrol,mereformasi berbagai kepala negara yang telah dibeli oleh musuh dan membangunkan mereka dengan nasehat atau ancaman dari ketertiduran nyenyak yang mengakibatkan kehancuran mereka maupun kepentingan masyarakatt”.

Di negeri ini penguasa menjanjikan kemakmuran rakyat, akan menegakkan kembali kedaulatan rakyat.  pendek kata seperti tukang obat disetiap kampanye untuk menjadikan rakyat yang lebih makmur dan demokratis, bau korupsi yang menyengat dan perselingkuhan politik, kemiskinan, penyikasaan terhadap TKW oleh majikannya hanya dijadikan bahan diskusi.  Lebih tidak patut lagi tiap hari tenaga dan keringat kita  digadaikan kepada para pemilik modal asing (kaum kapitalis) yang telah merenggut kekayaan bangsa ini, saya ingat dengan pesan Imam Ali dalam Nahj Balagha 'tak ada kaum yang bangkit ketingkat kesucian yang paling tinggi kecuali si lemah berdiri tegak tanpa ragu dihadapan penguasa”. kehormatan yang saat ini terkoyak-koyak dan bangsa kita dalam keadaan terpuruk. Rakyat  harus rebut kembali kehormatan dan martabatnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai bangsa yang mayoritas muslim tetapi nomor wahid tingkat korupsi  nomor buncit dalam sumber daya manusia. rasanya masih ingat dan segar dalam ingatan kita sejak Mei '98 ratusan ribu kaum muda seluruh indonesia tumpah ke jalanan dengan meneriakan slogan  Reformasi, kini menjadi mendesak melakukan refleksi atas kejadian ini. dengan proses ini kita memahami masa depan bangsa ini. melalui gerakan moral, gerakan intelektual untuk merumuskan visi bangsa yang memiliki arti penting yang lebih menyentuh akar-akar persoalan bangsa dari ketidak adilan negri ini dan dikawal dengan pegorganisasian gerakan. Penulis adalah penggiat FRAKSI RAKYAT (Forum Aktivis Sukabumi untuk Rakyat)
Tulisan sempat dimuat di www.onlineberita.com 

Tentukan Keberpihakan mu..

 

MAHASISWA, meskipun jumlahnya hanya 2% dari populasi penduduk Indonesia, namun harus diakui, sepak terjangnya telah melahirkan segala perubahan yang baik maupun buruk di negeri ini. Perannya telah membongkar fase pemerintahan fasis orde baru – membuka ruang demokrasi, namun juga, karena fragmentasi dalam tubuh gerakan serta kelemahan dalam hal konsepsi ideologis yang kemudian berimbas pada kegagalannya dalam mengambil pucuk kekuasaan, gerakannya pun berhasil dibajak oleh kekuatan lama dan sejumlah borjuasi nasional (reformis gadungan) yang diuntungkan dari sejarah dan sekaligus mendudukan mereka (kekuatan lama dan reformis gadungan) di puncak kekuasaan, mewarisi tradisi lama fasis orde baru sebagai komprador setia kepentingan modal dalam negeri. Mahasiswa dan sejarahnya, terlepas dari kelemahan-kelamahannya terutama dalam gerakan 98’, perannya telah melegitimasi citranya di hadapan jutaan rakyat Indonesia – sebagai pelopor pembebasan nasional (sebagian menyebutnya “agen perubahan”).

Penghancuran Tenaga Produktif di Tengah Hegemoni Nilai Kepentingan Modal; Lembaga Pendidikan Menjadi Lahan Paling Subur

Mahasiswa dan sepak terjangnya, tidak luput dari perkembangan ekonomi dan politik yang melingkupinya. Bercita-cita mewujudkan pembebasan nasional – memajukan bangsa dan Negara, mahasiswa justru semakin terperangkap dalam lingkungannya sendiri. Ingin menyelesaikan studi tepat waktu namun tidak mampu membebaskan dirinya sendiri termasuk mengangkat kondisi masyarakatnya sendiri. Jutaan sarjana telah tercetak setiap tahun. Namun hanya segelintir yang terserap dalam dunia kerja. Pengangguran intelektual tetap mempunyai porsi yang lebih besar setiap tahunnya dan jurang antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya pun kian melebar. Industry nasional yang seharusnya bisa menampung sejumlah sarjana pun pada saat yang bersamaan telah dibangkrutkan satu persatu (baca : catatan ekonomi akhir tahun 2010; berdikari online).

Buasnya hegemoni nilai kepentingan modal yang masuk melalui sector pendidikan telah membuat sepak terjang mahasiswa menjadi ‘mati suri’. Hegemoni nilai yang syarat dengan kepentingan modal menjelma dalam kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (baca : pendidikan di bawah system pasar; Rudi Hartono). Tidak mengherankan, pendidikan yang seharusnya berwatak ilmiah dan membebaskan justru disimpangkan menjadi semacam formalitas (tahapan) semata dan bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai gelar sarjana. Dan mengharapkan pembukaan tes Pegawai Negeri Sipil menjadi pekerjaan rutin sarjana setiap tahun (memprihatinkan!). Sebagian bahkan telah menganggap kondisi ini sebagai sebagai kenyataan yang harus diterima tanpa menganalisa lebih jauh. Inilah kondisi yang dikehendaki oleh kepentingan modal untuk tetap melangsungkan system penghisapannya – menghancurkan tenaga produktif agar tidak berdaya dihadapan kepentingan modal. Terpaan nilai-nilai yang mengakomodir kepentingan modal telah memandulkan kehendak pembebasan nasional yang menghendaki penyediaan pendidikan termasuk kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat merupakan antitesa terhadap model pendidikan di bawah system pasar saat ini.

(RDH)

Maaf Pa' Polisi; Surat Tilangnya Warna Biru bukan warna merah

SLIP MERAH, berarti kita menyangkal,melanggar aturan dan mau membela diri secara hukum  di pengadilan/dititipkan ke kejaksan. Itu pun masih banyak calo, yang melakukan pungutan liar berupa pembengkakan nilai tilai tilang.
SLIP BIRU, berarti kita mengakui kesalahan kita dan bersedia membayar denda. Melalui rek, Bank. Sesudah itu bawa bukti pembayaran untuk ditukar dengan SIM/STNK di pos  di mana kita ditilang. Denda yang tercantum dalam KUHP Pengguna Jalan Raya tidak melebihi 50 ribu ! Dan dananya RESMI MASUK KE KAS NEGARA

disetiap hari disetiap persimpangan jalan pojok kota selalu ada;
Polisi (P) : Selamat siang mas, bisa lihat Sim dan STNK ?
Sopir (S) : Baik Pak.
P : Mas tau kesalahannya apa ?
S : Gak Pak.
P : Ini nomor polisinya gak seperti seharusnya (sambil nunjuk ke plat nomor taksi yang memang gak standar) sambil langsung mengeluarkan jurus sakti mengambil buku tilang, lalu menulis dengan sigap
S : Pak jangan ditilang deh. Wong plat aslinya udah gak tau ilang kemana. Kalo ada pasti saya pasang.
P : Sudah saya tilang saja. Kamu tau gak banyak mobil curian sekarang ? (dengan nada keras !!)
S : (Dengan nada keras juga) Kok gitu ! Taksi saya kan ada STNKnya Pak. Ini kan bukan curian!
P : Kamu itu kalo dibilangin kok ngotot (dengan nada lebih tegas). Kamu terima aja surat tilangnya (sambil menyodorkan surat tilang warna MERAH).
S : Maaf, Pak saya gak mau yang warna MERAH suratnya. Saya mau yang warna BIRU aja.
P : Hey ! (dengan nada tinggi), kamu tahu gak sudah 10 hari ini form biru itu gak berlaku !
S : Sejak kapan Pak form BIRU surat tilang gak berlaku ?
P : Ini kan dalam rangka OPERASI, kamu itu gak boleh minta form BIRU. Dulu kamu bisa minta form BIRU, tapi sekarang ini kamu gak bisa. Kalo kamu gak mau, ngomong sama komandan saya (dengan nada keras dan ngotot)
S : Baik Pak, kita ke komandan Bapak aja sekalian (dengan nada nantangin tuh polisi).
P : (Dengan muka bingung) Kamu ini melawan petugas ?
S : Siapa yang melawan ? Saya kan cuman minta form BIRU. Bapak kan yang gak mau ngasih
P : Kamu jangan macam-macam yah. Saya bisa kenakan pasal melawan petugas !
S : Saya gak melawan ? Kenapa Bapak bilang form BIRU udah gak berlaku? Gini aja Pak, saya foto bapak aja deh. Kan bapak yang bilang form BIRU gak berlaku (sambil ngambil HP)
P : Hey ! Kamu bukan wartawan kan ? Kalo kamu foto saya, saya bisa kandangin
 (tiba-tiba dihalau oleh seorang anggota polisi lagi).
P 2 : Mas, anda gak bisa foto petugas seperti itu.
S : Si Bapak itu yang bilang form BIRU gak bisa dikasih (sambil tunjuk polisi yang menilangnya) .
P 2 : Mas, mana surat tilang yang merahnya? (sambil meminta)
S : Gak sama saya Pak. Masih sama temen Bapak tuh
P : Sini, tak kasih surat yang biru (dengan nada kesal)