Rakyat Menggugat

Kamis, 02 Desember 2010

Membangun Garis Massa gerakan Mahasiswa

Aktivis gerakan harus membuat suatu garis pemikiran tentang masyarakat Indonesia. Dalam pandangan ini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat jajahan model baru (Neokolonialisme- imperialisme) dan sisa-sisa feodalisme. Garis pandangan tentang masyarakat Indonesia ini berasal dari kondisi obyektif masyarakat Indonesia saat ini bahwa Indonesia masih tetap sebagai sumber buruh dan bahan baku yang murah, Indonesia masih tetap dijadikan pasar dari produksi negeri-negeri imperialis, dan Rakyatnya dijadikan serdadu-serdadu untuk kepentingan Nekolim.

Garis pandangan dan garis gerakan harus selaras dengan kepentingan massa Rakyat. Kita harus membuktikan kebenaran garis pandangan ini dengan terjun ditengah-tengah massa dan menyatu dengan mereka. Tanggungjawab kita untuk mempelajari dan mempraktekan Garis Massa. Inilah prinsip kita didasarkan pada kenyataan bahwa massa dan hanya massa yang dapat membuat sejarah Dengan kekuatannya, setiap kekuatan yang merintangi kemajuan masyarakat dapat disingkirkan. Itulah sebabnya kita mengatakan bahwa massa adalah pahlawan sesungguhnya. Keberhasilan setiap tujuan tergantung atas dukungan dan partisipasi massa. Maka, demi keberhasilan perubahan perlu bagi kita bersandar dan percaya kepada massa.

Pandangan tentang masyarakat Indonesia adalah masalah kepentingan massa luas yang langsung mengenai dirinya yang tidak harus kita abaikan dan pandang remeh. Begitu juga dengan masalah penghidupan massa. Dengan menyandarkan diri kepada massa, barulah tujuan kita dapat tercapai yaitu perubahan fundamentil nasib Rakyat, dari hidup miskin menjadi hidup layak, dan dari "serba salah" menjadi "serba benar".

Kader gerakan harus mengolah diri dalam usaha menggerakan massa dengan sabar dan tekun di tengah-tengah massa, dengan rendah hati bergaul dengan massa. Dengan cara ini, kita bisa mencegah sikap dominasi dan menghindari terpisahnya diri kita dari massa. Dengan sabar membangkitkan, mengorganisir, dan menggerakkan massa. Kita bisa membuat mereka membentuk dan menunjukan kekuatan mereka dalam perubahan revolusioner. Inilah satu-satunya cara. Tidak ada cara lain untuk merebut kebebasan dan demokrasi.

Kita harus mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk mengabdi kepada Rakyat. Kita harus mengadakan hubungan-hubungan yang luas dengan massa buruh, tani dan semua Rakyat revolusioner lainnya serta terus menerus mencurahkan perhatiannya untuk memperkuat dan meluaskan hubungan-hubungan ini. Tiap anggota dan kader gerakan harus mengerti, bahwa kepentingan mereka adalah sama dengan kepentingan-kepentingan Rakyat, dan bahwa tanggungjawab terhadap organisasi adalah sama dengan tanggungjawab kepada Rakyat.

Menurut pandangan saya bahwa massa dibagi tiga, yaitu sebagian yang kecil merupakan elemen maju, yang paling aktif. Sebagian lagi merupakan elemen tengah, yang berdiri di antara aktif dan pasif, sedang bagian yang terbesar terdiri dari elemen yang pasif. Jika dalam suatu persoalan yang dihadapi oleh massa itu, elemen yang pertama saja, atau elemen pertama dan yang kedua saja yang bergerak, itu berarti bahwa bagian terbesar daripada massa belum bergerak, dan tidak akan banyak hasilnya.

Oleh sebab itu harus diusahakan supaya massa yang paling belakang itu, yaitu yang merupakan bagian yang terbesar turut bergerak. Jadi melaksanakan garis massa berarti, membantu elemen-elemen yang maju supaya bisa berangsur-angsur melahirkan pemimpin-pemimpin, mendorong elemen tengah hingga menjadi maju, dan selanjutnya mempertinggi kesadaran elemen ketiga atau yang terbelakang hingga melepaskan pasivitasnya dan turut bergerak.

Inilah metode kerja kita, “Dari Massa Untuk Massa” yang bersandarkan pada pengetahuan dan kecerdasan massa. Partisipasi dan sumbangan pengalaman dan pengetahuan mereka maka tujuan kita bisa tercapai.
Salam Oposisi

Menyambut Pimpinan Baru KPK

Korupsi telah dianggap menjadi musuh utama yang dipahami rakyat sebagai dalang kehancuran dan keterpurukan Indonesia. Korupsi menjadi sumber kegelisahan mengapa setelah 65 tahun kemerdekaan, korupsi tetap merajalela dan seakan menyabot program-program kesejahteraan rakyat. Negara sendiri seakan justru menjadi pelindung tindakan korupsi dengan perlakuan yang tidak tegas dan berefek jera terhadap koruptor. Pada hal bila kita ingat hari-hari yang mengiringi lahirnya penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi adalah hari-hari yang bersemangat untuk menghancurkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang kita kenal dengan KKN. Itulah salah satu harapan rakyat setelah mundurnya Jendral Soeharto: Indonesia bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Desakan yang besar terhadap penyelenggaran yang bersih, tanpa kolusi dan kesewenang-wenangan ini menyimpulkan bahwa tindakan korupsi telah membahayakan Negara dan merupakan kejahatan luar biasa terhadap rakyat dan kemanusiaan. Untuk itu pemberantasan korupsi juga telah diambil kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi sudah tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa seperti sebelumnya tapi dengan memberikan wewenang khusus pada lembaga tertentu yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi- KPK.

Dukungan terhadap terbentuknya KPK serta harapannya akan kerja pemberantasan koruspi cukup besar. Ini juga terbukti bagaimana solidaritas rakyat terhadap KPK saat sedang mendapatkan kesusahan dalam periode cicak vs buaya, cukup besar. Rakyat dengan begitu menginginkan KPK menjadi lembaga yang kuat dan tegas dalam memberantas kanker Indonesia bernama korupsi. Tapi kita juga melihat, situasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan maksimal: tebang pilih, kolusi dengan koruptor dan usaha terus untuk melemahkan KPK masih terjadi. Karena itu pantaslah disambut usaha-usaha untuk memperkuat KPK dalam tugasnya memberantas korupsi.

Dalam kerangka itu telah tentukan pimpinan KPK baru M Busyro Muqoddas, dikenal sebagai akademisi yang jujur dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan terakhir menjabat ketua Komisi Yudisial. Keduanya cukup dikenal. Sanggupkah salah M.Busro membawa Indonesia semakin bersih dari korupsi?

Korupsi bagi kami adalah juga warisan sisa kebudayaan feodal yang bersumber pada tradisi pemberian upeti kepada atasan tapi menginjak ke bawah yaitu rakyat. Karena itu korupsi yang merajalela ini bahkan berbagai kemudahan yang didapat para pelaku kejahatan korupsi saat ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum formal semata. Birokrasi yang buruk yang masih menyimpan warisan feodal dengan menyediakan upeti ke atasan haruslah juga diberantas. Di samping itu, tingginya tingkat konsumsi yang tak sebanding dengan kemampuan daya produksi juga turut memicu perilaku korupsi sebagaimana pernah dikatakan Pramodeya Ananta Toer. Karena itu perlu didorong kembali budaya untuk berproduksi di masyarakat kita agar yang terjadi tak hanya budaya konsumsi melulu yang memperparah budaya korupsi.

Dengan situasi Bangsa yang sudah tidak jelas ini Karena itu tantangan pimpinan KPK terpilih sangat berat dan tentu saja membutuhkan keberanian dan kecerdasan.

Dalam soal ini, pilihan terhadap pimpinan KPK, tidaklah layak bila dialasi pandangan partisan atau bukan partisan, atau atas pertimbangan personal saja. Justru tantangan yang berat dalam bidang pemberantasan korupsi haruslah dipahami bahwa kerja pemberantasan korupsi mau tidak mau harus melibatkan sebanyak mungkin element dan unsur rakyat sehingga menjadi gerakan penuntasan sampai ke akar-akarnya.

Perluasan KPK sampai ke daerah: kota atau kabupaten dan gerakan anti korupsi yang massif seperti pembangunan posko-posko pemberantasan korupsi oleh rakyat, perlulah diajukan sebagai salah satu jalan menuju Indonesia baru tanpa korupsi dan Indonesia baru yang menyejahterakan rakyat. (redaksi)

Jaksa bersekongkol di skandal pagargate DPRD Kota Sukabumi

Laporan Rozak Daud Hobamatan

Kota Sukabumi (BK HIMASI) aktivis mahasiswa menilai jaksa tidak adil dalam penanganan kasus dugaan Korupsi Proyek Penataan Lingkungan Gedung DPRD Kota Sukabumi tahun 2009 senilai Rp 2,9 miliar. Bukti ketidakadilan terlihat saat dituntut hukuman bagi para terdakwa. Gugun Gunawan (Dirut PT Wirayasa Utama) dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, Harun Heres Al Rasyid (Pembantuk Pelaksana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa) dituntut 4,5 tahun denda 200 juta, Didin Saepudin (Pejabat Pembuat Komitmen) dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, Ajang Saepudin (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, Euis Lisnawati (Pelaksana Kegiatan Proyek) dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta, dan ganti rugi Rp 347,7 juta

“Kami menilai ada persekongkolan yang dilakukan oleh kejaksaan, karena sejauh ini konsultan pengawas bebas dari jeratan hukum, bukan hanya itu ada keanehan padahal Ada pengakuan polos yang disampaikan Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Didin Saepudin saat sidang lanjutan perkara dugaan korupsi “Pagar Dewan” di Pengadilan Negeri Sukabumi, Rabu (29/9). Pengakuan itu terkait adanya intervensi dua oknum yang meminta dilanjutkannya pelaksanaan proyek senilai Rp 2,9 miliar ini. Selain oknum anggota DPRD berinisial DH yang menerima dana sebesar Rp 200 juta, ada juga oknum Kejaksaan Negeri Sukabumi berinisial FH, namun sampai saat ini oknum-oknum ini masih kebal hukum dan bebas bernafas” ungkap Teger Max Guteres Aktivis GMNI Sukabumi.

Proyek DAK Dinas Pendidikan penuh dengan kongkalikong

Laporan Rozak Daud Hobamatan

Kab.Sukabumi (BK HIMASI) Kita hanya bisa menghela nafas panjang. Ternyata pemerintah Kab Sukabumi tidak berdaya menghadapi mafia yg merusak dunia pendidikan di Daerah ini. Atau mungkin kalau pimpinan Daerah tidak nurut pada para mafia ini, maka bisa terancam kepentingan ekonomi mereka. Bisa dilihat, dalam proses lelang program DAK diknas, sangat kelihatan bahwa intervensi dari pejabat terang melalui oknum-oknum nya, dimana proses lelang hanya sebatas seremonial belaka, perencanaan lelang DAK serta program-program pendidikan diatur sedemikian rupa dengan kongkalikong antara pengusaha dan penguasa Kab Sukabumi, sehingga telah merusak tatanan Demokrasi pendidikan kita.

Menurut Ketua Bidang LITBANG BK HIMASI Selpi Setyadi, “Persekongkolan antara pengusaha yang ikut serta menjadi peserta lelang dan akhirnya menjadi pemenang Tunggal yg ditunjuk oleh panitia lelang DikNas kab Sukabumi adalah kebohongan publik, Dinas Pendidikan sebagai Regulator dan Pengawas dari Regulasi Pendidikan harus bertekuk lutut dihapan para kaum pengusaha yang sengaja menggiring pendidikan ke rana kapitalisme serta memaksakan kehendak untuk melakukan Monopoli Pengadaan DAK Pendidikan” Ungkap Selpi yang juga Presiden BEM UMMI ini.

Pemenang proyek DAK penerbit dari kota Kembang yang ikut serta menjadi peserta lelang mempengaruhi Pimpinan Daerah, Dinas Pendidikan, Panitia lelang DAK, akhirnya menjadi pemenang Tunggal. Maksud mereka hanyalah mengambil keuntungan dengan mencoba melanggar aturan dalam pengadaan alat pendidikan, berbagai pihakpun mengendus adanya indikasi kongkalikong antara pejabat teras, panitia lelang dan pengusaha pesanan dan program pendidikan ini mengarah kepada Tindak pidana Korupsi

Sementara itu pandangan yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kab Sukabumi Asep Nirwana Bostomi “Jangan sampai karena ingin mengadakan lelang pengadaan secara terbuka, lalu dunia pendidikan kita berhadapan dengan masalah hukum dan kapitalisasi, perlu ada profesionalisme dari Dinas untuk melakukan nya jangan sampai ada intervensi dari pejabat teras . Untuk itu patut diperhatikan bahwa proses lelang DAK harus diatur, dan dilakukan secara demokratis berdasarkan aturan bukan berdasarkan kepentingan kapitalis sehingga menghasilkan pemenang tunggal atas pesanan, program DAK adalah anggarannya langsung ditangani oleh Dinas terkait, pihaknya tidak terlibat secara langsung dalam proyek ini, namun sejauh ini Asep menilai memang kurang terbuka dan syarat dengan kepentingan, makanya perlu ditelusuri apabila temuan dilapangan ada indikasi tindak pidana korupsi dan kolusi maka pihaknya akanmendesak untuk diproses” jelas politisis senior PDI P.

Minggu, 21 November 2010

FRAKSI RAKYAT SUKABUMI Anggap Pemberian HP Bagi TKI sebagai modus bisnis Baru

Forum Aktivis Sukabumi untuk Rakyat (FRAKSI_RAKYAT) menganggap solusi Presiden SBY untuk mengatasi persoalan TKI, yaitu dengan memberikan hand phone (HP) kepada setiap TKI, sebagai solusi gampangan dan tidak akan menyelesaikan masalah mendasar.
Meski TKI akan dilengkapi dengan HP, hal itu tidak akan banyak membantu jikalau TKI tidak berdaya di hadapan si majikan, karena misalnya si TKI tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.
Sebaliknya, FNPBI menganggap solusi itu akan menjadi lahan bisnis baru antara pihak pemerintah dengan perusahaan telepon seluler, dan juga akan menjadi lubang baru untuk praktik korupsi.
Selebihnya, dalam anggapan FRAKSI RAKYAT, akan menjadi modus baru untuk menarik iuran atau beban baru bagi para TKI.
Sebaliknya, FRAKSI RAKYAT menyatakan sikap kepada pemerintah untuk mencarikan solusi yang lebih menjangkau persoalan mendasar, terutama sekali perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.
Sebagai misal, menekankan pentingnya pemerintah melakukan upaya diplomasi dengan Negara-negara penerima TKI, supaya membuat perjanjian bilateral yang mengharuskan sanksi keras terhadap pelaku kekerasan terhadap TKI Indonesia.
Disamping itu, pemerintah mestinya memperbaiki mekanisme pengiriman TKI ke luar negeri, misalnya memberantas birokrasi yang korup, menindak PJTKI yang nakal, membuat pusat-pusat informasi bagi TKI, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, perlu juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill dan keterampilan TKI, dan mengorganisasi para TKI dalam serikat-serikat buruh agar mereka bisa melindungi diri dan memperjuangkan hak-haknya. apalagi sangat banyak masyarakat Sukabumi yang menjadi TKI
Solusi Mendasar
Jika diandaikan harga per Hp untuk setiap TKI adalah Rp500 ribu, maka pemerintah setidaknya harus mempersiapkan anggaran sebesar Rp3 trilyun. Nah, jika harga HP lebih tinggi dari itu, maka anggaran yang diperlukan tentu akan lebih besar.
Bagi FRAKSI RAKYAT, anggaran sebesar itu akan lebih berguna jika dipergunakan untuk membangun pabrik atau infrastruktur, yang memungkinkan terjadinya penyerapan tenaga kerja.
Dalam persoalan ini, FRAKSI RAKYAT menekankan pemerintah untuk segera membenahi industri dalam negeri yang kian terpuruk akibat badai neoliberalisme.
Ada banyak orang yang memaksakan diri untuk mencari pekerjaan di luar negeri dikarenakan lapangan pekerja di dalam negeri sangat sulit.
Disamping itu, kesenjangan upah antara Indonesia dengan Negara lain juga seringkali menjadi penyebab, sehingga perlu untuk menghapuskan politik upah murah yang merendahkan pendapatan pekerja.

*** RDH

Kamis, 11 November 2010

Keluarga Mahasiswa Syamsul Ulum Membedah Nilai-Nilai Perjuangan KH Ahmad Sanusi

Kota Sukabumi. Ahmad Sanusi adalah tokoh Al Ittihadiat al-Islamiyah yang saat ini menjadi Ormas Islam Persatuan Ummat Islam (PUI). Beliau dilahirkan di Kewedanan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat pada 1888, dan wafat di Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi pada 1950. Ada pula yang menyebutkan, beliau dilahirkan pada 18 September 1889 Masehi, atau bertepatan dengan 3 Muharram 1306 H. Ayahnya KH Abdurrahim adalah tokoh masyarakat dan pengasuh Pesantren Cantayan di Sukabumi. ungkap Drs.KH Muhktar Ubaidillah Gzozali selaku pembicara dalam acara "Refleksi Hari Pahlawan 10 November 2010 membedah Nilai-Nilai Perjuangan K.H Ahmad Sanusi" di kampus STAI/STISIP Syamsul Ulum Sukabumi (11/11/2010),

Menurut K.H Muhktar yang juga pengajar di Pesantren Syamsul Ulum ini, "K.H Ahmad Sanusi Sejak kecil beliau belajar ilmu agama dari ayahnya sampai ia berusia lima belas tahun. Selanjutnya, ia belajar ke beberapa pondok pesantren di Jawa Barat selama kurang lebih enam tahun. Setelah menamatkan pendidikannya di pondok pesantren, Ahmad Sanusi memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk membantu mengajar di pesantren ayahnya.Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, KH Ahmad Sanusi tercatat sebagai anggota panitia Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Namun, hal itu tak berlangsung lama. Namanya dicoret dari keanggotaan BPUPKI karena dianggap terlalu memihak Islam. Hal itu dilakukannya dengan tujuan agar kelak Indonesia merdeka menjalankan peraturan yang berdasarkan syariat Islam" terangnya.

Sedangkan menurut Presiden Mahasiswa Syamsul Ulum Rahmatullah, "kami menggagas kegiatan ini sebagai bentuk ta'zim kami kepada pendiri Pondok pesantren Syamsul Ulum yang saat ini menjadi tempat belajar kami", karena semua orang tahu bahwa Setelah proklamasi kemerdekaan, nama KH Ahmad Sanusi tercatat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Saat pusat pemerintah dipindahkan ke Yogyakarta, KH Ahmad Sanusi juga turut serta pindah ke sana, pada 1950, beliau berpulang ke hadirat Ilahi. Pemerintah Indonesia mengakui jasa-jasanya sebagai seorang pendiri Republik Indonesia dengan menganugerahkan Bintang Maha Putera Utama kepada Almarhum, walaupun kegiatan ini mendadak tapi tidak mengurangi rasa bangga kami terhadap pendiri Syamsul Ulum sebagai Pahlawan Nasional Indonesia yang dinobatkan kemaren 10 November. acara ini dilaksanakan pada sore hari karena akan dilangsungkan pada malam ini dengan berziarah ke Makamnya serta tasyakuran. tamban Rahmat.

*RDH

Rabu, 10 November 2010

Revolusi Desa: Mulai dari Pendidikan yang Membebaskan

Kehidupan di suatu negara adalah suatu sistem yang terdiri atas subsitem-subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Di Indonesia, sistem pemerintahan nasional yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia menjadi pucuk tertinggi sistem pemerintahan. Di bawahnya terdapat sistem pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa. Kenyataan ini menunjukan bahwa desa merupakan wilayah yang juga penting dalam sebuah bangsa. Desa-desa tersebut mempunyai potensi yang bisa dikembangkan perekonomian masyarakat. Dari segi sumber daya lahan, iklim, manusia, dan sosial budaya, desa mempunyai potensi yang tidak kecil.

Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota telah memicu permasalahan yang menghambat perkembangan suatu desa. Pembangunan yang terfokus di kota menjadikan magnet penduduk desa. Angka urbanisasi pun semakin tajam, akibatnya desa menjadi wilayah yang merana. Keadaan ini tidak boleh terus menerus dibiarkan di Indonesia yang merupakan negara desa. Perkembangan desa akan sangat berpengaruh besar pada roda perekonomian nasional. Jadi, saatnya mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pembangunan desa.
Bicara tentang Kab Sukabumi, maka kita bicara tentang kota strategis yang dekat dengan pusat kekuasaan, masyarakat yang agamais, kaya akan warisan budaya, nilai–nilai luhur tradisional, sumber daya alam yang melimpah berupa sektor pertanian, perikanan, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan tentunya sumber daya manusia yang melimpah.
Kab Sukabumi merupakan daerah yang berkembang pesat pada sektor industri dalam skala besar (kawasan industri), sedang dan kecil (zona industri). Adanya alokasi lahan industri dengan jumlah yang cukup besar tersebut menjadi daya tarik bagi masuknya investor dan tenaga kerja dari dalam maupun luar daerah Kab Sukabumi. Sampai saat ini jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Sukabumi terdiri dari : Kawasan industri 700 lebih perusahaan, belum lagi penambangan liar dari setiap pojok kab sukabumi.
Angka yang begitu fantastik untuk sebuah daerah di Indonesia, lalu bagaimanakah nasib pendidikan di Kab Sukabumi untuk mengimbangi kemajuan perkembangan sektor industri?
Kab Sukabumi terkenal dengan program pemberantasan buta huruf bagi masyarakat yang belum bisa membaca, pengalaan besar-besaran dicanangkan oleh pemerintah daerah sampai ke desa-desa. Apakah program itu tepat sasaran?. Karena sampai saat ini pendidikan kab Sukabumi masih terbelakang.
“Data yang saya dapatkan di lapangan, banyak sekali masyarakat yang mengikuti program tersebut (pemberantasan buta huruf) adalah orang-orang yang sudah bisa membaca. Mereka berdalih : “lumayan, dapat amplop”. Sungguh miris sebuah program yang show up ke khalayak ramai, ternyata di lapangan masyarakat memahaminya pada tataran ekonomi bukan konteks pendidikan untuk mencerdaskan pribadinya”.

Belum lagi, menjamurnya sekolah-sekolah kejuruan yang pada akhirnya mendidik siswa untuk menjadi buruh di pabrik, tidak adanya penanaman kesadaran pada siswa untuk membangun usaha sendiri dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Kredibilitas guru yang dipertanyakan, guru yang seyogyanya menjadi tauladan bagi siswa seakan berubah menjadi ‘monster’ yang menakutkan bagi siswa dikarenakan terhimpit masalah ekonomi, siswa dijadikan pelampiasan kekesalan, kemarahan yang di bawa dari rumah ke sekolah sehingga tanpa disadari proses pembelajaran terganggu karena hal yang sepele.

http://i491.photobucket.com/albums/rr274/deniborin/sek.jpg

Sekolah merupakan tempat mencari uang dan bukan lagi tempat untuk belajar dengan rasa senang bersama teman-teman, siswa dijadikan objek atas nama pendidikan, dan pada akhirnya ada stigma terbangun di masyarakat bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan oleh orang tua untuk anak yang telah diberi ilmu harus bekerja dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya? Masyarakat melihat itu hal yang sangat wajar dan menjadi budaya yang turun temurun sampai kapanpun.
Jika ini terus dibiarkan, maka kehancuran umat manusia akan begitu dekat tidak usah menunggu kiamat yang telah dijanjikan Tuhan dalam kitab-kitabnya. Karena, kitalah Tuhan itu sendiri yang membuat kehancuran umat manusia termasuk diri kita.
Dalam gerakan pendidikan yang memanusiakan perlu kita garis bawahi bahwa gerakan ini merupakan gerakan akar rumput yang harus dibangun di desa-desa, seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa desa mempunyai peranan yang paling vital untuk sebuah pembangunan di Indonesia karena Negara Indonesia merupakan ‘negara pedesaaan.’ Dalam hal ini, pembangunan akar rumput bisa kita mulai dari desa. Desa mempunyai resource-resource (sumber daya) yang bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa, tidak mencerabut siswa dari akar kebudayaannya, dan mengembalikan siswa pada bumi yang dipijaknya.
Siswa akan lebih didekatkan dengan permasalahan-permasalahan masyarakat, dan pada akhirnya tergugah kepekaan sosial untuk mencarikan solusi memperbaiki keadaan masyarakat dengan ilmu yang dimiliki. Disisi lain, masyarakat juga mempunyai peranan yang sangat penting menjadi steakholder dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah-sekolah komunitas. Siswa akan dengan mudahnya belajar tentang alam tanpa disekati oleh kelas-kelas yang membuat pikiran ter-kotak-an. Siswa bisa belajar di bengkel-bengkel masyarakat. Siswa bisa langsung belajar dengan orang yang expert di bidangnya, tidak perlu menjadi lulusan fakultas pertanian di sebuah universitas ternama, karena siswa yang belajar di sekolah komunitas, bisa belajar langsung kepada petani yang setiap hari berada di sawah. Masyarakat menjadi guru bagi siswa, begitu juga siswa menjadi guru bagi masyarakat.
Tidak akan ada istilah, kaum penindas dan kaum tertindas dalam proses pendidikan. Siswa merupakan subjek pembelajaran yang pada akhirnya mereka bisa memberikan kontribusi kemajuan desanya, dan guru hanya menjadi pendamping bagi ide-ide kreatif siswanya. Tidak akan ada lagi istilah sekolah mahal, karena semua sumber pembelajaran telah disediakan oleh alam. Masyarakat dan knowledge for all bisa terwujud. Anak-anak yang kurang mampu, bisa merasakan nikmatnya belajar dan mempunyai ilmu untuk kebermanfaatan umat manusia.
Tidak akan ada lagi istilah desa tertinggal, karena seyogyanya pendidikan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, dengan Sumber Daya Manusia yang tidak melupakan daerahnya sendiri dan pergi mencari uang di kota. Bahkan, desa bisa memberikan jawaban akan pemenuhan perekonomian bagi masyarakatnya dengan berdirinya lapangan kerja milik ‘pribumi.’
Tidak akan ada lagi istilah pengalihfungsian lahan yang begitu mudah, karena orang-orang desa bukanlah manusia tolol yang akan menjual lahannya untuk industri yang hanya memberikan dampak negatif berupa polutan, sosial, dan budaya, akan tetapi mereka adalah orang-orang cerdas yang menghargai alam dan kearifan lokal daerahnya.
Maka dengan itu, penyamaan persepsi tentang sebuah sekolah pembebasan yang memanusiakan perlu kita awali dari wacana ini. Pendidikan berbasis sekolah komunitas akar rumput, bisa kita lakukan dengan menghimpun dan membangkitkan potensi masyarakat dan seluruh elemen yang ada. Karena, persoalan pendidikan bukan hanya milik rakyat miskin dan orang-orang yang terpinggirkan di Kab.Sukabumi, namun juga persoalan bangsa Indonesia dan warga dunia pada umumnya secara keseluruhan—terutama menyadari potensi persoalan yang menumpuk.
Dalam posisi ini, seluruh elemen masyarakat hendaknya mampu bersatu dalam proses pemberian bantuan ini, tanpa harus melihat kembali apa dan siapa yang menolong dan kita tolong. Dengan demikian, kita telah menjaga keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Merintis model sekolah yang memanusiakan manusia, efektif dan bermutu dalam rangka mewujudkan pengetahuan untuk semua (Knowledge for All). Memelihara dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, perjuangan kemanusiaan karena perjuangan bukan hanya dimaknai sebagai sebuah hal yang sarat teologis, tapi perjuangan kemanusiaan justru sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh dan sangat bermakna sosial, serta mampu melampui batas-batas sosio-antroposentris. Menolong sesama yang membutuhkan, adalah suatu hal yang sangat universal dan berdimensi kemanusiaan, dimana merupakan upaya praksis dari interpertasi kita terhadap pesan-pesan moral keagaamaan.
Berpijak dari situlah kemudian harus kita pahami bahwa khususnya di Kab Sukabumi, perlu adanya proyek berorientasi pembangunan pada sisi pendidikan (red : bukan proyek statistik semata seperti pengentasan buta huruf). Hal ini, seiring dengan usaha dalam memaksimalkan potensi Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah yang mempunyai sumber daya alam maupun manusia, memiliki kekuatan jaringan dan infrastruktur yang rapi, efektif, terlatih serta terorganisir.