Kriminal secara sistematis itu namanya Korupsi

*Rozak Daud Hobamatan

Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolute (kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan yang mutlak korup secara mutlak) – Lord Acton

Semakin tinggi jabatan dan semakin kuat kekuasaan seseorang semakin besar tindakan korupsi yang dilakukannya, itulah bahasa sederhana yang ditafsirkan dari teori prof Lord Action. Karena tindakan korupsi ini biasanya dilakukan oleh pejabat public/pemerintah. Hal ini ada tiga factor yang mempengaruhi korupsi itu secara sistematis terjadi di ruang-ruang birokrasi. Tiga factor itu, adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis, sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas birokrasi pemerintahan.

Namun, harus diakui, sumber dari berbagai krisis adalah perilaku korup dari aparat pemerintahan yang didukung sebagian pengusaha (dan masyarakat). Proses korupsi ini dilakukan bukan hanya saat seseorang menjabat, tetapi juga mulai dari pencalonannya. Bahkan, dilanjutkan pada proses perekrutan politik berikutnya, termasuk dalam pencalonan anggota legislatif, penerimaan PNS, mutasi jabatan dan transaksi lain diluar ketentuan yang berlaku.

Oligarki politik, termasuk dalam pengisian jabatan di tingkat birokrasi, diduga memang untuk melindungi kelompok lingkaran setan kekuasaan, untuk menjama semua anggaran demi kepentingan kelompok dan golongannya.

Korupsi yang dilembagakan

Dalam konteks yang komprehensif, korupsi adalah kejahatan kerah putih (white collar crime) dengan perbuatan yang selalu berubah modus operandinya. Acap kali dalam kasus korupsi sulit sekali memperoleh bukti secara prosedural. Korupsi juga disebut sebagai kejahatan yang sulit tersentuh (invisible crime) sehingga membutuhkan pendekatan sistem untuk pemberantasannya. Pemberantasan korupsi memerlukan kebijakan politik yang jelas dan lugas. Prinsipnya, pengembangan permasalahan hukum terkait korupsi itu tidak bisa dipisahkan terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintahan yang baik, sebagai buah dari pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tentu tidak dapat dipisahkan dari politik, sosial, dan ekonomi sebagai implikasi maupun latar belakangnya.

dimensi kejahatan yang terkait dengan pembangunan suatu Negara adalah terjadinya peningkatan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang meluas, yang dikenal sebagai korupsi sistemik. Karena korupsi sistemik ini melibatkan sejumlah kelembagaan negara, juga disebut sebagai korupsi kelembagaan. Korupsi kelembagaan, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan terkait kepentingan ekonomi melibatkan upper economic class, seperti pengusaha kelas kakap (konglomerat), dan upper power class, seperti pejabat tinggi. Di Indonesia pejabat tinggi itu tak bisa dilepaskan dari wakil rakyat yang memiliki kini kekuasaan besar, termasuk dalam penentuan anggaran dan distribusi proyek pembangunan.

Pengusaha dan penguasa melakukan konspirasi untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Selama Tahun 2010 kejaksaan negeri kota Sukabumi sibuk menangani kasus tindak pidana korupsi proyek penataan gedung DPRD Kota Sukabumi senilai 2,9 Miliar, kasus yang ditangani hamper satu Tahun ini tak kunjung selesai, banyak pihak pun menilai ada skandal di kasus ini dipihak penegak hokum dan pemerintah , berbagai kasus korupsi kelembagaan pun terungkap gamblang ke public muncul lagi kasus di Kota Sukabumi  Laporan seorang pengusaha yang menyebutkan keterlibatan Kadishub  dan seorang Anggota DPRD Kota Sukabumi. Perkaranya berkaitan dengan janji pemberian proyek Marka Jalan di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. menyerahkan uang sebanyak Rp. 95,5 juta. Begitupun di Kab Sukabumi Kejaksaan negeri Cibadak juga sedang menangani kasus korupsi uang jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang sampai saat ini tidak ada hasil yang jelas, muncul lagi kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di RS Sekarwangi senilai 2,5 Miliar, Pemberantasan Korupsi menggambarkan dengan nyata keterkaitan antara penguasa dan pengusaha.

Sejumlah kasus korupsi, yang melibatkan sejumlah pejabat pada lembaga pemerintah, kini masih ditangani penegak hukum. Kejaksaan baik Kota dan Kab.Sukabumi juga melakukan penahanan terhadap sejumlah tersangka kasus itu, meskipun sering kali masih terdengar suara sumbang dari masyarakat, terkait masih adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka yang ditangani Kejaksaan. Mereka ada yang ditahan, tetapi tak sedikit pula yang masih tetap bebas.

Beragamnya ujung perkara korupsi kelembagaan itu, meski sudah sampai ke meja hijau, tak terlepas dari sulitnya penegak hukum menjangkau kasus itu. Bahkan, sejumlah kasus lainnya diduga tidak terjangkau hukum, sekalipun perbuatan itu merugikan perekonomian masyarakat dan negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tak memadai menjangkau kasus korupsi kelembagaan ini.

Korupsi kelembagaan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha, memang menimbulkan kerancuan dalam memberikan limitasi yang berbeda antara norma dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana. Hal ini pada gilirannya memang menimbulkan kerancuan dan celah yang bisa dimanfaatkan pelaku korupsi kelembagaan.

Oleh karena itu, dalam melakukan pemberantasan korupsi, sikap yang diskriminatif, bersaing, dan tidak ingin bekerja sama dari sesama penegak hukum, terutama KPK, jaksa, dan polisi, justru akan melemahkan pemberantasan korupsi itu. KPK, bersama kejaksaan dan Polri, harus bersama-sama membuka tabir korupsi kelembagaan yang telah, dan mungkin saja, akan tetap meluas di negeri ini.

Rakyat akan sadar bahwa korupsi adalah bahaya laten yang harus di Lawan.

*tulisan pernah di muat di www.onlineberita.com

BK HIMASI Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kab.Sukabumi (onlineberita) Mahasiswa sebagai agen perubahan dan penyambung aspirasi masyarakat bukan hanya dilakukan di jalanan dengan aksi massa (Demonstrasi) tetapi banyak hal yang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak sebagaiman Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. pernyataan ini disampaikan oleh ketua umum Badakn Koordinasi Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (BK HIMASI) Tantan Suherlan pada saat diskusi dengan 50 orang pemuda Desa di Kp. Neglasari Desa Boyongsari kecamatan Bantargadung Kab.Sukabumi. "acara ini kami lakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kami sengaja membuka ruang diskusi dengan para pemuda Desa dan memberikan pendidkan tentang hak-hak masyarakat kepada para pemuda, ungkap Tantan.
Menurutnya selama ini mahasiswa hanya dikenal dengan kegiatan Demonstrasi, sehingga kami ingin memberikan warna baru kepada masyarakat dengan turun langsung advokasi tentang permasalahan dan keluhan dari masyarakat selama ini, hasil diskusi ini akan menjadi bahan kajian di pengurus BK HIMASI, sehingga ketika kami melakukan aksi demonstrasi, apa yang kami sampaikan memang mewakili suara masyarakat karena selama ini kami menilai banyak program pemerintah yang tidak direalisasikan dengan transparan di tingkat Desa, yang sering menjadi keluhan masyarakat adalah program  PNPM, Bansos untuk korban Gempa, BOS, raskin dalam aktualisasinya tidak tepat sasaran bahkan sering kali terjadi pemotongan.
Sementara itu para pemuda di Kp Boyongsari menyambut baik atas kehadiran para aktivis Mahasiswa ini, "kami merasa tergugah dan terimakasih atas arahan para Mahasiswa inikarena ada pengelaman dan ilmu baru, karena selama ini program dari pemerintah kadang-kadang tidak terealisasi dengan baik, karena jenjang pendidikan pemuda disini kebanyakan tamat SMP sehingga ketika mau mengawasi setiap program yang ada walaupun ada kejanggalan kami tidak berbuat apa-apa, memang benar apa yang disampaikan para mahasiswa seperti pengawasan terhadap Bansos, jamkesmas, BOS sering terjadi kejenggalan karena kami tidak tahu proseduralnya dan harus kemana kami menyampaikannya". Ungkap Rifki Ramdan perwakilan pemuda, lanjutnya, setelah mendengarkan arahan dari para Mahasiswa sedikit demi sedikit kami mengetahui ternyata banyak program kepada masyarakat namun informasi itu selalu terutup, kami berharap silaturahmi seperti ini kedepannya selalu dijaga sehingga kita sama-sama mengawasi perjalanan pemerintah, terutama di Desa kami. terangnya dengan polos. ( A J )

Menggugat kembali semangat Perjuangan dan perlawanan Rakyat

Rozak Daud Hobamatan *

“Dididik Kaum Muda dengan Perjuangan

Didik Penguasa dengan Perlawanan” tingkat kesucian yg pling mulia adalah yang lemah bediri tegak tanpa ragu sedikitpun di hadapan yg kuat.....

Selama ini negara hanya memberi ruang orang kaya dan orang miskin selalu ditelantarkan dalam segala hal. Baik masalah kebijakan publik, pendidikan, hukum, politik, agama dan sosial. Mereka tidak pernah diberi ruang gerak sosial. Kemiskinan memang memiliki implikasi sangat mengerikan. Seseorang bisa kehilangan kebebasan, karena struktur kemiskinan dengan jelas membatasi gerak seseorang melakukan seluruh tindakannya. Berbagai kondisi kemiskinan di Indonesia yang terjadi seperti malapetaka kelaparan, kekurangan pangan, pengangguran, bencana, penggusuran tanah, tiada ada kebebasan sipil, mahalnya pelayanan publik, pendidikan mahal, itu semua adalah bentuk-bentuk kemiskinan yang menciptakan penderitaan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, orang menjadi miskin bukan akibat kurangnya kemampuan yang ada pada dirinya, melainkan kurangnya kesempatan, sehingga ia menjadi miskin. Setelah runtuhnya rezim ORBA, Rakyat mendapat angin kebebasan untuk menyuarakan kemiskinan dan anti penindasan oleh kelompok muda.

Tulisan ini ingin membongkar nalar masyarakat khususnya kelompok Muda. Selama ini, pemerintah hanya memberi ruang kepada orang kaya dan orang miskin selalu ditelantarkan dalam segala hal. Baik masalah kebijakan publik, pendidikan, kesehatan hukum, politik, agama dan sosial. Mereka tidak pernah diberi ruang gerak sosial.

Penindasan ini juga diprakarsai pemerintah, kelompok pemodal, militer, agamawan dan birokrat yang menopang segala bentuk pemiskinan yang sengaja memiskinan secara struktural. Ketimpangan ekonomi yang diakibatkan kelompok masyarakat termarginalkan dari masyarakat yang mapan. Akibat kemiskinan inilah, dampak yang sangat kentara kriminal banyak mewarnai wajah media massa, dan elektronik.Dengan mudahnya ia membunuh orang, anaknya sendiri dan keluarga. Di samping itu, para koruptor merasa senang dengan kejahatan korupsinya, walaupun diekspos di media massa yang jelas sekali membuat rakyat miskin dan merugikan negara. Dari kenyataan inilah, orang kaya banyak membikin ulah merongrong negara beserta para bandit negara. Segala bentuk kerakusan dan keculasan dilakukan demi untuk kekayaan pribadi, yang notabene sering mengatasnamakan rakyat. Penindasan ini terus-menerus dilakukan dengan bentuk bisnis para birokrat, kaum pemodal dan agamawan dengan pengesahan ayat-ayat Tuhan. situasi politik yang tidak menentu ini, juga berakibat resesi ekonomi berkepanjangan dan dampaknya kemiskinan merajalela akibatnya tidak ada lapangan kerja. Penganguran berjumlah banyak, bahwa koruptor dan para bandit negaralah yang menodai terjadinya kemiskinan di negara Indonesia. Akhirnya pilihan ada di tangan Rakyat, LAWAN SEKARANG atau TERTINDAS SELAMANYA.

Cerita Pinggir Jalan…..

Setiap hari terlihat lalulalang anak-anak usia sekolah dan ibu-ibu diemperan toko, lampu merah bahkan didepan rumah Tuhan, paras muka mereka yang pucat serta pakaian yang kusut sangat menyakitkan. Tingkah laku mereka ini hanya membutuhkn sesuap nasi untuk bertahan hidup, karena mereka tahu Tuhan penyayang umatnya. Nasib anak-anak itu seharusnya berada dibangku sekolah, tetapi biaya pendidikan yang membuat mereka harus berbuat begitu. Begitu juga ibu tua yang setiap hari menggendong anaknya dipinggir jalan, tiap hari si ibu menghadapi persoalan yang sangat rumit mulai dari makan hari ini dan baju anaknya yang harus diganti.
Kemiskinan yang menyelimuti diri mereka sangat  kontra dengan perilaku dan gaya hidup orang-orang disekeliling mereka, padahal disamping kontrakan ibu tadi terdapat bangunan megah dengan fasilitas mobil mewah yang lebih dari satu dipampang di depan garasi.  Kekayaan dijadikan sebagian orang menjadi banyolan ditengan jeritan kemiskinan, yang lebih menyakitkan lagi para pejabat negara yang meminta kenaikan gaji dan fasilitas lainnya.

Negeri yang sombong dengan mayoritas masyarakat muslim ini akan marah besar dengan persoalan poligami dan penampilan para biduan dangdut tetapi tidak gampang marah dengan melihat pemimpinnya yang mengaku muslim tapi melakukan tindakan korupsi. Gerakan keagamaan hanya rajin mengeluarkan fatwa tapi hanya diam melihat koruptor bebas dari hukuman, tingginya harga bahan pokok, biaya BBM dan tarif dasar listrik yang mencekik leher, pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang tidak terjangkau.

Yang lebih murkah beramai-ramai naik haji dengan biaya negara, seolah-olah berkunjung kerumah Tuhan lebih mulia daripada anggarannya dialihkan pada pengentasan kemiskinan.  Dibalik itu yang lebih mencemaskan adalah para ulama yang hanya diam melihat ketimpangan itu semua,  tetapi gampang tersinggung pada masalah pornografi, poligami dengan berbagai fatwa atas nama Tuhan. Iman  tidak tersinggung dengan kemiskinan, gerakan keagamaan tidak cemas dengan keretgantungan negara pada utang luar negeri bahkan tidak marah dengan aset negara yang dijual kepada pihak asing.  Iman terus menerus disuarakan namun tidak menyentuh kepada struktur kehidupan yang lebih manusiawi,

Mungkin ada baiknya atau seharusnya kaum agamawan belajar lagi tentang Revolusi Islam Iran (Imam  Khomaeni) atau paling tidak belajar ulang tentang sejarah perjuangan H.Samanhudi dengan gerakan Serikat Dagang Islam. karena itulah membuat kita tercerahkan tentang makna sebuah keadilan dan kemanusiaan. Islam tumbuh dengan pengorbanan kesyahidan para putra-putri tercinta (Imam khomaeni), saya kira Indonesia juga merdeka dengan darah para anak bangsa.

Imam khomaeni dengan prinsip  'Kehormatan di hadapan Allah atau kehinaan yang abadi'. kritiknya kepada Ulama yang memisahkan diri dengan masalah social,  bagi mereka yang menganggap Islam memisahkan diri dari pemerintah dan politik harus harus dikatakan pada orang-orang itu bahwa;  Qur'an suci dan sunnah nabi banyak mengandung pemerintah dan politik.  Ia memberikan  definisi tentang Ulama:  “Ulama adalah mereka yang menentang dengan kesewenag-wenang, serta dengan ummat lainnya mendidik,mengontrol,mereformasi berbagai kepala negara yang telah dibeli oleh musuh dan membangunkan mereka dengan nasehat atau ancaman dari ketertiduran nyenyak yang mengakibatkan kehancuran mereka maupun kepentingan masyarakatt”.

Di negeri ini penguasa menjanjikan kemakmuran rakyat, akan menegakkan kembali kedaulatan rakyat.  pendek kata seperti tukang obat disetiap kampanye untuk menjadikan rakyat yang lebih makmur dan demokratis, bau korupsi yang menyengat dan perselingkuhan politik, kemiskinan, penyikasaan terhadap TKW oleh majikannya hanya dijadikan bahan diskusi.  Lebih tidak patut lagi tiap hari tenaga dan keringat kita  digadaikan kepada para pemilik modal asing (kaum kapitalis) yang telah merenggut kekayaan bangsa ini, saya ingat dengan pesan Imam Ali dalam Nahj Balagha 'tak ada kaum yang bangkit ketingkat kesucian yang paling tinggi kecuali si lemah berdiri tegak tanpa ragu dihadapan penguasa”. kehormatan yang saat ini terkoyak-koyak dan bangsa kita dalam keadaan terpuruk. Rakyat  harus rebut kembali kehormatan dan martabatnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai bangsa yang mayoritas muslim tetapi nomor wahid tingkat korupsi  nomor buncit dalam sumber daya manusia. rasanya masih ingat dan segar dalam ingatan kita sejak Mei '98 ratusan ribu kaum muda seluruh indonesia tumpah ke jalanan dengan meneriakan slogan  Reformasi, kini menjadi mendesak melakukan refleksi atas kejadian ini. dengan proses ini kita memahami masa depan bangsa ini. melalui gerakan moral, gerakan intelektual untuk merumuskan visi bangsa yang memiliki arti penting yang lebih menyentuh akar-akar persoalan bangsa dari ketidak adilan negri ini dan dikawal dengan pegorganisasian gerakan. Penulis adalah penggiat FRAKSI RAKYAT (Forum Aktivis Sukabumi untuk Rakyat)
Tulisan sempat dimuat di www.onlineberita.com 

DPRD Kota Sukabumi mengajak Aktivis untuk mengawasi APBD

 

Kota Sukabumi (Rakyat Menggugat) Terbentuknya sebuah negara dan pemerintahannya agar kehidupan bangsanya makmur, sejahtera, aman, adil dan memperoleh hak-haknya. Namun ketika melihat realitas bangsa  sekarang ini, nampaknya ada banyak persoalan yang tidak sesuai dengan teori tersebut. Hingga saat ini, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi diyakini masih mengalami  penyalahgunaan. Prilaku dan kebijakan yang diambil para penyelenggara negara dirasa masih jauh dari kepentingan rakyat secara keseluruhan. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi budaya kehidupan para pejabat politik  Selain itu, persoalan birokrasi juga masih belum menunjukkan efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan pelayanan yang maksimal. ungkap Idoh Juhandi ketika Diskusi dengan aktivis Mahasiswa Sukabumi (BK HIMASI- PII-IMM,GMNI,FOKKERMAPI-LOKOMOTIF INSTITUTE) yang tergabung dalam Fraksi Rakyat.

Begitu juga dengan penegakan hukum yang masih terkesan “tebang pilih” menjadi persoalan yang harus dihentikan. Keberanian aparat penegak hukum masih diragukan dalam mengimplementasikan hukum. hal ini bisa dilihat kasus-kasus korupsi yang terjadi baik itu melibatkan Birokrat maupun Anggota dewan sendiri" tambah Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi ini.

1.      walaupun demikian politisi senior PDI P ini tidak mempungkiri kelemahan yang ada di  Dewan, "ya diakui atau tidak  Dewan saat ini secara umum memiliki tingkat kelemahan pengalaman  dibandingkan dengan birokrat, tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah fungsi dewan, misalnya, fungsi anggaran dan legislasi, karena tidak memiliki sejumlah pengetahuan teknis tertentu sehingga menjalankan fungsinya tidak efektif. Dan inilah salah satu persoalan Dewan-Dewan di kota Sukabumi saat sekarang. Akibatnya, dewan akan terjebak untuk hanya semata-mata mengeksploitasi  ketika berhadapan dengan eksekutif"

Sehingga untuk menciptakan Good and Clean Government perlu dikawal juga oleh kelompok Mahasiswa sebagai pelopor perubahan", makanya saya mengajak marilah kita sama-sama untuk mengawal jalannya pemerintahan di awal tahun Anggaran ini, karena APBD  Tahun 2011 Kota Sukabumi totalnya 519 Miliar, kalau tidak dikawal bersama-sama maka sangat peluang terjadi penyimpangan", Tambah Idod selama ini kegiatan-kegiatan yang rawan tidak terciptanya Clean Government adalah masalah-masalah perizinan, pelelangan, pengadaan, pemberian fasilitas, penerimaan pendapatan, penetapan pungutan Pada kegiatan-kegiatan tersebut banyak liku-liku dan cara serta perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh oknum-oknum  yang mempersulit masyarakat kita" ungkap Idod.

Sementara itu secara terpisah Koordinator Lokomotif Institute Tomi Ardi ketika di hubungi, perlu ada sinergitas antara semua elemen untuk mengawasi APBD, "pemerintah harus memberikan transparansi kepada masyarakat dalam pembangunan, karena kendala selama ini yang membuat mahasiswa sulit mengawasi proses pembangunan adalah karena draf APBD tidak pernah diberikan kepada publik, padahal hak masyarakat untuk mengetahui sudah di jamin dalam undang-undang keterbukaan informasi publik" ungkap Tomi (R D H)

Tentukan Keberpihakan mu..

 

MAHASISWA, meskipun jumlahnya hanya 2% dari populasi penduduk Indonesia, namun harus diakui, sepak terjangnya telah melahirkan segala perubahan yang baik maupun buruk di negeri ini. Perannya telah membongkar fase pemerintahan fasis orde baru – membuka ruang demokrasi, namun juga, karena fragmentasi dalam tubuh gerakan serta kelemahan dalam hal konsepsi ideologis yang kemudian berimbas pada kegagalannya dalam mengambil pucuk kekuasaan, gerakannya pun berhasil dibajak oleh kekuatan lama dan sejumlah borjuasi nasional (reformis gadungan) yang diuntungkan dari sejarah dan sekaligus mendudukan mereka (kekuatan lama dan reformis gadungan) di puncak kekuasaan, mewarisi tradisi lama fasis orde baru sebagai komprador setia kepentingan modal dalam negeri. Mahasiswa dan sejarahnya, terlepas dari kelemahan-kelamahannya terutama dalam gerakan 98’, perannya telah melegitimasi citranya di hadapan jutaan rakyat Indonesia – sebagai pelopor pembebasan nasional (sebagian menyebutnya “agen perubahan”).

Penghancuran Tenaga Produktif di Tengah Hegemoni Nilai Kepentingan Modal; Lembaga Pendidikan Menjadi Lahan Paling Subur

Mahasiswa dan sepak terjangnya, tidak luput dari perkembangan ekonomi dan politik yang melingkupinya. Bercita-cita mewujudkan pembebasan nasional – memajukan bangsa dan Negara, mahasiswa justru semakin terperangkap dalam lingkungannya sendiri. Ingin menyelesaikan studi tepat waktu namun tidak mampu membebaskan dirinya sendiri termasuk mengangkat kondisi masyarakatnya sendiri. Jutaan sarjana telah tercetak setiap tahun. Namun hanya segelintir yang terserap dalam dunia kerja. Pengangguran intelektual tetap mempunyai porsi yang lebih besar setiap tahunnya dan jurang antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya pun kian melebar. Industry nasional yang seharusnya bisa menampung sejumlah sarjana pun pada saat yang bersamaan telah dibangkrutkan satu persatu (baca : catatan ekonomi akhir tahun 2010; berdikari online).

Buasnya hegemoni nilai kepentingan modal yang masuk melalui sector pendidikan telah membuat sepak terjang mahasiswa menjadi ‘mati suri’. Hegemoni nilai yang syarat dengan kepentingan modal menjelma dalam kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (baca : pendidikan di bawah system pasar; Rudi Hartono). Tidak mengherankan, pendidikan yang seharusnya berwatak ilmiah dan membebaskan justru disimpangkan menjadi semacam formalitas (tahapan) semata dan bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai gelar sarjana. Dan mengharapkan pembukaan tes Pegawai Negeri Sipil menjadi pekerjaan rutin sarjana setiap tahun (memprihatinkan!). Sebagian bahkan telah menganggap kondisi ini sebagai sebagai kenyataan yang harus diterima tanpa menganalisa lebih jauh. Inilah kondisi yang dikehendaki oleh kepentingan modal untuk tetap melangsungkan system penghisapannya – menghancurkan tenaga produktif agar tidak berdaya dihadapan kepentingan modal. Terpaan nilai-nilai yang mengakomodir kepentingan modal telah memandulkan kehendak pembebasan nasional yang menghendaki penyediaan pendidikan termasuk kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat merupakan antitesa terhadap model pendidikan di bawah system pasar saat ini.

(RDH)

Biaya RSUD Syamsudin Naik Akhir Januari, Rumah Sakit Tanpa kelas dibangun di Sukabumi

Warga sukabumi akan berhati lega ditengan kenaikan biaya untuk ruang rawat inap dan kelas VIP di RSUD Syamsudin Kota Sukabumi, Kesehatan adalah hak dasar rakyat yang tidak bisa dikapitalisasikan, semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dari pemerintah tanpa membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, walaupun amanat UU demikian namun kondisi riil dilapangan sangat jauh dari aslinya. Melihat kondisi ini Yayasan Pelita Rakyat Jakarta akan membangun RS di Sukabumi, namun yang membedakan antara RS yang akan dibangun ini dengan RSUD, maupun RS swasta lainnya adalah tidak ada kelas, seperti biasanya di RS kelas 1,2 dan 3. RS ini akan diawasi langsung oleh Ketua Komisi IX DPR-RI ungkap Andi Suherlan Direktur Rumah Aspirasi Ketua Komisi IX DPR RI dr.Ribka Tjiptaning. “Insya Allah secepatnya di akhir bulan ini (Desember –red) Pembagunan akan dimulai, saat ini kami sedang menempuh segala procedural perizinannya, dan sangat mendapat respon positif dari masyarakat,    “iya warga sekitar juga mengumpulkan KTP dengan sukarela sebagai bentuk dukungan” jelas Andi. RS ini rencana akan di bangun di Desa Situ Mekar Lembursitu Kota Sukabumi. Kami berharap tidak ada kendala lagi dalam perizinan, karena Rumah Sakit ini pun akan menyediakan segala peralatan kesehatan lengkap khususnya untuk penyakit-penyakit Rakyat kecil. Karena tidak diberlakukan kelas di RS ini maka tentunya tidak akan terjadi perbedaan dalam pelayanan, semua pasien baik miskin dan kaya memiliki hak yang sama, yang membedakan adalah jenis penyakitnya’ pungkas Andi. (RDH)